Isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang Marak Digaungkan di Media Sosial

MPN Indonesia 2 September 2025 - Unggahan bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” ramai beredar di media sosial sejak Minggu (31/8) malam.

Inisiatif ini muncul setelah terjadi berbagai aksi unjuk rasa menyoroti banyak kebijakan pemerintah, termasuk tunjangan anggota DPR.

Sejumlah influencer, seperti Jerome Polin, Andovi Da Lopez, JS Khairen, Cania Citta, Fathia Izzati, Rian Fahardhi dan Abigail Limuria, turut mengunggah seruan tersebut melalui akun Instagram mereka.

Lantas apa sebenarnya arti 17+8 Tuntutan Rakyat? Simak ulasannya berikut ini.

Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?

17+8 Tuntutan Rakyat merupakan himpunan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo, DPR RI, partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian.

Penyusunan dilakukan melalui kurasi aspirasi masyarakat yang muncul di media sosial, desakan 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), sikap elemen kampus, aspirasi buruh pada 28 Agustus lalu, hingga petisi daring yang mengumpulkan lebih dari 40.000 dukungan.

“Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan: 17 tuntutan jangka pendek dan 8 jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar,” kata Jerome Polin di unggahan Instagram-nya bersama Salsa Erwina, dilihat MPN Indonesia pada Selasa (2/9)

17 Tuntutan Jangka Pendek

17 tuntutan jangka pendek harus dipenuhi selambat-lambatnya pada 5 September 2026. Adapun tuntutannya, yaitu:

• Bentuk tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya selama demonstrasi 28–30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan TNI ke barak.
• Bebaskan semua demonstran yang ditahan dan hentikan kriminalisasi aksi damai.
• Adili aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan, secara transparan.
• Stop kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan anggaran DPR secara terbuka dan berkala (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
• Audit harta kekayaan anggota DPR melalui KPK.
• Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang menghina suara rakyat.
• Partai harus memecat atau memberi sanksi kepada kader yang bersikap arogan dan tidak etis yang memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk membela rakyat di masa krisis.
• Anggota DPR wajib berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
• Tegakkan disiplin internal TNI agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojol).
• Cegah PHK massal dan lindungi pekerja kontrak.
• Buka dialog langsung dengan serikat buruh terkait upah dan outsourcing.

8 Tuntutan Jangka Panjang

Sementara itu, delapan tuntutan jangan panjang harus dipenuhi paling lambat dipenuhi pada 31 Agustus 2026. Adapun tuntutannya, yaitu:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
   • Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik.
   • Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor).
   • Tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja.
   • Hapus perlakuan istimewa (pensiun seumur hidup, transportasi, pengawalan khusus) yang dibebankan pada APBN.
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
   • Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama dalam tahun ini.
   • DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
   • Pertimbangkan kembali keseimbangan transparan APBN dari pusat ke daerah.
   • Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat.
   • Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor
   • DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam sidang tahun ini.
   • Diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
   • DPR harus merevisi UU Kepolisian.
   • Desentralisasi fungsi polisi (ketertiban umum, keamanan, lalu lintas) dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian
   • Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini.
   • DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen
   • DPR merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi.
   • Presiden memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan
   • Tinjau serius kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan.
   • Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat, khususnya buruh.
   • Evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN

(AKM/NID/RAD)