Juri dan MC Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar Dinonaktifkan MPR

Kalimantan Barat, MPN Indonesia 13 Mei 2026 - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat menyusul polemik penilaian pada babak final yang digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5).

Pernyataan ini diumumkan melalui akun Instagram resmi MPR RI pada Selasa (12/5).

“Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis pernyataan resmi MPR RI, dikutip MPN Indonesia melalui akun Instagram @mprgoid pada Rabu (13/5).

“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

MPR RI menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar.

Kronologi Polemik Penilaian Final LCC di Kalimantan Barat

Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar di Kalimantan Barat diikuti sembilan sekolah menengah atas di Kalimantan Barat, dengan tiga sekolah lolos ke babak final, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Persoalan muncul pada sesi rebutan dengan pertanyaan: DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ujar seorang siswi dari Regu C, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube MPRGOID.

Namun, dewan juri memberikan pengurangan nilai sebesar lima poin kepada Regu C.

Pertanyaan kemudian dilempar ke regu lain dan dijawab oleh Regu B dari SMAN 1 Sambas.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” jawab peserta Regu B.

Juri kemudian menyatakan jawaban tersebut benar.

“Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh,” ucap juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita.

Keputusan itu diprotes oleh Regu C karena merasa telah memberikan jawaban yang sama.

“Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B,” kata peserta Regu C.

Dyastasita menjelaskan Regu C dianggap tidak menyebutkan unsur pertimbangan DPD.

Namun Regu C membantah penjelasan tersebut dan meminta audiens memberikan kesaksian.

Meski demikian, hasil akhir perlombaan tidak berubah.

Menanggapi protes dari peserta, MC acara justru meminta para peserta menerima keputusan dewan juri.

“Baik, adik-adik mohon diterima keputusan dewan juri karena tentunya dewan juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja,” ujar MC.

Selain itu, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi, Indri Wahyuni juga memberikan pembelaan dengan megatakan bahwa penilaian juri mempertimbangkan jawaban dengan artikulasi yang jelas.

Tanggapan dari juri dan MC ini kemudian memicu perhatian publik dan ramai dibicarakan di media sosial.

Langkah Lanjut MPR RI

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait dinamika dalam perlombaan tersebut.

Ia menyebut panitia pelaksana tengah melakukan penelusuran internal terkait penilaian jawaban peserta dan memastikan akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba.

“MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, dan keadilan,” ujar MPR RI.

“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik dan transparan,” tambahnya.

Selain penonaktifan juri dan MC, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan lomba.

MPR RI menyatakan akan memprioritaskan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kebangsaan.

(AKM/NID/RAD)