MPR Gelar Ulang Lomba Cerdas Cermat Kalbar usai Picu Polemik

Kalimantan Barat, MPN Indonesia 14 Mei 2026 - MPR RI memutuskan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tingkat SMA di Kalimantan Barat setelah polemik penilaian juri.

Keputusan tersebut diambil usai evaluasi internal atas pelaksanaan lomba.

“Kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu,” kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

“Karena itu, tadi pimpinan setelah mendengarkan itu, mengambil keputusan beberapa hal. Satu, lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final, akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepat-cepatnya,” sambungnya.

Ia pun menegaskan, pelaksanaan ulang lomba cerdas cermat itu akan menggandeng juri independen untuk menghindari kasus serupa terjadi.

Sampaikan Apresiasi

Muzani menyampaikan pimpinan MPR RI akan mengawasi langsung jalannya perlombaan ulang tersebut.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada peserta yang menyampaikan protes atas ketidakpuasan mereka.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya. Kami mendengar itu sebagai cara untuk melatih menjadi contoh demokrasi yang baik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen evaluasi berkelanjutan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan MPR RI.

“Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR RI yang hari ini terus kami dengarkan pandangan dari masyarakat melalui berbagai media,” imbuhnya.

Duduk Perkara

Polemik bermula saat babak final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat berlangsung dan terekam dalam tayangan langsung di YouTube MPRGOID.

Dalam sesi pertanyaan rebutan, pembawa acara membacakan pertanyaan “DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”.

Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang menekan bel terlebih dahulu menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

Namun, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita selaku dewan juri memberikan nilai -5 atau menyatakan jawaban Grup C tersebut salah.

Pertanyaan kemudian dilempar ke Grup B yang memberikan jawaban sama, tetapi juri memberikan nilai 10 poin.

Peserta dari Grup C memprotes keputusan tersebut karena merasa jawaban yang disampaikan sama.

Namun, Dyastasita tetap pada keputusannya dengan alasan jawaban Grup C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.

Sementara itu, dewan juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, meminta peserta memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan.

(AKM/NID/RAD)