Kementerian LH Panggil 8 Perusahaan yang Diduga jadi Biang Kerok Banjir Sumatra

MPN Indonesia 2 Desember 2025 - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan meninjau ulang dokumen persetujuan lingkungan delapan perusahaan yang beroperasi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.

Langkah ini diambil setelah muncul analisis citra satelit yang mengindikasikan kemungkinan kontribusi aktivitas perusahaan terhadap dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pada Senin (1/12), Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pihaknya telah meminta jajaran terkait untuk melakukan kajian ulang terhadap seluruh dokumen persetujuan lingkungan di wilayah terdampak.

Ia menegaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar akan dijadikan acuan baru dalam penilaian daya dukung lingkungan.

“Kemudian kita juga akan me-review semua persetujuan di situ. Jadi, kita akan menggunakan kondisi siklon tropis ini sebagai baseline dari curah hujan. Artinya, semua kajian lingkungan harus di atas itu kemampuannya,” ujar Hanif kepada wartawan usai menghadiri Anugerah Proklim Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12).

Hanif menambahkan bahwa delapan perusahaan tersebut, yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan tambang emas, akan dipanggil untuk memberikan penjelasan.

“Ada delapan yang berdasarkan analisa citra satelit diduga berkontribusi memperparah dampak hujan. Kami sedang mendalami dan saya sudah meminta Deputi Gakkum melakukan langkah-langkah cepat dan terukur,” jelasnya.

Penelusuran Asal Kayu dan Aktivitas di DAS Batang Toru

Salah satu fokus pemerintah adalah menelusuri asal kayu-kayu besar yang terseret banjir dan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik.

“Supaya bisa dibuktikan, kayu itu dari mana asalnya,” ungkap Hanif.

Pemerintah memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi untuk melihat kondisi lapangan sebelum banjir terjadi, sehingga dapat mengidentifikasi aktivitas perusahaan secara rinci.

“Senin akan segera dipanggil semua unit yang berdasarkan kajian citra satelit terlihat jelas aktivitasnya. Dengan citra satelit resolusi tinggi, kita bisa memastikan bagaimana kondisi situs perusahaan sebelum banjir,” tambah Hanif.

Dampak Banjir dan Respons Pemerintah

Banjir bandang dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di tiga provinsi.

Berdasarkan data BNPB per Senin pagi (1/12), jumlah korban jiwa mencapai 442 orang meninggal dunia.

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung wilayah terdampak, sementara pemerintah melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan intensitas hujan di Sumatra.

Tantangan Deteksi Bencana dan Langkah Pencegahan

Hanif juga menyoroti tantangan dalam mendeteksi bencana alam yang berkaitan dengan perubahan iklim dan menyebut fenomena Siklon Tropis Senyar sebagai kejadian langka di dekat khatulistiwa.

“Apakah penghentian kegiatan dan seterusnya. Karena ini memang sudah terjadi bencana. Ini kan memang harus ada yang tanggung jawab ya terkait dengan bencana ini,” pungkas Hanif.

Langkah lanjutan akan diambil setelah seluruh data dan verifikasi lapangan terkumpul, termasuk kemungkinan penghentian operasional perusahaan jika terbukti melanggar ketentuan lingkungan.

(AKM/NID/RAD)