Jaksa Agung Sebut Tersangka Korupsi Pertamina Bisa Dihukum Mati

MPN Indonesia 7 Maret 2025 - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa ancaman hukuman mati bisa diterapkan terhadap tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi pada periode 2018–2023.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap dugaan kerugian negara yang mencapai Rp193 triliun per tahun akibat korupsi dalam pengelolaan minyak mentah.

Burhanuddin menyebut bahwa jika terbukti korupsi ini dilakukan selama masa pandemi Covid-19, maka sanksi yang diberikan bisa lebih berat.

“Dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Kejaksaan RI, dikutip MPN Indonesia pada Jumat (7/3).

Kejagung Pastikan Pelaku Mendapat Hukuman yang Sesuai

Ia juga menambahkan bahwa Kejaksaan Agung akan terus memantau perkembangan penyidikan kasus ini dan memastikan pihak yang terlibat mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Pertamina.

Kasus ini tengah dalam penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang diminta untuk segera menuntaskan perkara tersebut.

Burhanuddin menekankan bahwa penyelesaian kasus ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia.

“Saya meminta Jampidsus untuk segera menyelesaikan kasus ini agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk Pertamax, yang merupakan salah satu produk unggulan Pertamina.

Dalam regulasi yang berlaku, ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut menyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti bencana nasional.

(AKM/NID/RAD)