Jembatan Busui Kaltim Ambruk Ditabrak Truk Semen, Pemerintah Minta Perusahaan Tanggung Jawab Bangun Ulang

Kalimantan Timur, MPN Indonesia 21 Januari 2025 - Pemerintah melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) meminta perusahaan pengolahan semen bertanggung jawab atas pembangunan ulang Jembatan Busui di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ambruk pada Kamis (16/1).

Insiden ini terjadi setelah rangka jembatan penghubung antarprovinsi tersebut tertabrak truk kapsul semen milik perusahaan tersebut.

Jembatan yang menjadi jalur utama antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ini tidak dapat diperbaiki dan harus dibangun ulang.

“Kami meminta perusahaan pengolahan semen untuk memperbaiki jembatan antarprovinsi yang ambruk,” tegas Kepala BBPJN, Hendro Satrio Kamaluddin dalam keterangan resmi di Balikpapan, Senin (20/1).

Jembatan Berusia 37 Tahun dengan Fungsi Strategis

Jembatan Busui, yang terletak di Desa Busui, Kecamatan Baru Sopang, Kabupaten Paser, dibangun pada 1988 dan telah beroperasi selama 37 tahun.

Infrastruktur ini merupakan bagian dari jalan nasional dan menjadi akses utama transportasi hasil perkebunan bagi masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Akibat kecelakaan tunggal yang melibatkan truk semen, kerusakan pada jembatan ini dianggap tidak memungkinkan untuk diperbaiki.

Hendro menegaskan bahwa jembatan baru akan dibangun dengan spesifikasi lebih baik untuk meningkatkan daya tahan dan kapasitas.

“Bentang panjang jembatan yang sebelumnya 36 meter akan diperpanjang menjadi 42 meter,” jelasnya.

Pembangunan Ulang dengan Rangka Baja

Pembangunan ulang Jembatan Busui akan menggunakan rangka baja dengan desain yang lebih tahan lama.

Seluruh biaya pembangunan ini akan ditanggung oleh perusahaan pengolahan semen yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“Pembangunan ulang ini sepenuhnya akan dilakukan oleh perusahaan pengolahan semen,” ungkap Hendro.

Sementara proses pembangunan berlangsung, BBPJN bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser telah menyiapkan langkah darurat berupa jalan alternatif.

Pengalihan arus lalu lintas juga telah dilakukan guna menjaga mobilitas masyarakat, terutama mereka yang mengandalkan jalur ini untuk kegiatan ekonomi.

Langkah Pemulihan

Ambruknya infrastruktur ini tidak hanya memengaruhi aksesibilitas, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi hasil perkebunan.

Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya percepatan pembangunan ulang agar dampak negatif terhadap masyarakat dan perekonomian setempat dapat diminimalkan.