Hanung Bramantyo Curhat Pernah Kena Tuntut Rp15 M Gegara Map Properti Film

MPN Indonesia 15 Agustus 2025 - Hanung Bramantyo mengungkapkan bahwa dirinya pernah menghadapi tuntutan hukum senilai Rp15 miliar terkait penggunaan properti dalam film Habibie & Ainun.

Kejadian ini Hanung sampaikan melalui kanal YouTube Kasi Solusi pada Rabu (13/8) dalam podcast berjudul ‘Hanung Bramantyo Ngamuk, Kritik Film Merah Putih One for All‘.

Dalam penuturannya, Hanung menceritakan bahwa masalah tersebut bermula ketika dalam salah satu adegan film, digunakan map yang bertuliskan logo PT, yang dikira fiktif oleh tim produksi.

“Adegannya saya menyuap Pak Habibi. Ya kan? Nah, suapannya itu duitnya ditaruh di sebuah map. Map-nya itu map PT,” jelasnya memulai cerita, dikutip MPN Indonesia pada Jumat (15/8).

Namun belakangan diketahui bahwa logo perusahaan tersebut merupakan logo dari perusahaan sungguhan.

“Saya pikir itu PT-nya fiktif, ternyata PT asli,” lanjutnya.

Akibat kelalaian tersebut, perusahaan yang bersangkutan melayangkan tuntutan hukum kepada tim produksi dengan nilai gugatan mencapai Rp15 miliar.

Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui proses mediasi, dengan hasil kesepakatan pembayaran denda sebesar Rp500 juta yang dibayar langsung oleh Hanung.

“Jadi di-sue (dituntut) 15 M. Akhirnya kemudian kita mediasi, tawar-tawar, akhirnya kena 500 juta, udah, kita harus bayar. Dari rekening sendiri,” ujarnya.

Terapkan QC usai Insiden Tersebut

Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi Hanung dalam kariernya sebagai sutradara. Ia menekankan bahwa kesalahan kecil dalam proses produksi bisa berujung pada konsekuensi hukum yang serius dan merugikan secara finansial.

Kelalaian sepele soal properti film pun bisa menyebabkan kerugian besar dan berdampak langsung pada kehidupan pribadi, termasuk keuangan pribadi Hanung sebagai sutradara.

Sejak insiden tersebut, Hanung bersama tim produksi dari Dapur Film dan MD Pictures melakukan pengetatan pada proses Quality Control (QC).

Setiap properti yang akan digunakan dalam produksi film diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta atau penggunaan tanpa izin terhadap identitas milik perusahaan atau pihak lain.

“Sejak kejadian Habibie & Ainun, baik saya, Dapur Film maupun MD, itu ada QC,” pungkasnya.

(ELG/NID/RAD)