PM Thailand Dinonaktifkan usai Skandal Telepon dengan Kamboja Bocor

MPN Indonesia 2 Juli 2025 - Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dinonaktifkan sementara oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7).

Keputusan ini menyusul dugaan pelanggaran etika terkait rekaman percakapan teleponnya yang bocor dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

Dikutip MPN Indonesia dari The Guardian, dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar menyebut Hun Sen sebagai “paman” dan mengkritik seorang komandan militer senior Thailand.

Percakapan tersebut juga mengungkapkan bahwa Paetongtarn menawarkan bantuan pribadi kepada Hun Sen.

Dinilai Khianati Negara

Keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand diambil setelah menerima petisi dari 36 senator yang menuntut pemberhentian Paetongtarn Shinawatra.

Para senator menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melanggar standar etika yang diatur dalam konstitusi.

Paetongtarn dinilai telah mengkhianati kepentingan nasional Thailand dan menunjukkan sikap yang terlalu lunak terhadap Kamboja.

Dampak politik dari kejadian ini semakin menekan posisi Paetongtarn, yang saat ini hanya memegang mayoritas tipis di parlemen setelah salah satu mitra koalisinya keluar dari pemerintahan awal bulan ini.

Selain itu, sekitar 10.000 pengunjuk rasa berkumpul di Bangkok pada Sabtu (28/6) menuntut pengunduran dirinya.

Survei terbaru juga menunjukkan penurunan drastis tingkat kepuasan publik terhadapnya, dari 30,9% pada Maret menjadi 9,2%.

Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan akan menyelidiki dugaan pelanggaran etika oleh Paetongtarn Shinawatra terkait isi rekaman yang melibatkan Hun Sen.

Paetongtarn Minta Maaf

Paetongtarn membela dirinya dengan menyatakan bahwa pernyataannya dalam rekaman tersebut adalah bagian dari strategi negosiasi.

“Ini selalu menjadi niat saya untuk melakukan yang terbaik bagi negara saya,” kata Paetongtarn kepada para wartawan di Government House Bangkok, dikutip MPN Indonesia dari The Guardian.

“Saya ingin meminta maaf kepada rakyat Thailand yang merasa frustrasi atas kejadian ini,” imbuhnya.

Dalam perkembangan terbaru, Wakil Perdana Menteri Thailand, Suriya Juangroongruangkit, ditunjuk sebagai penjabat perdana menteri sementara menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait nasib politik Paetongtarn.

(ADN/NID/RAD)