Puluhan Ribu Warga Sydney Turun ke Jalan Desak Kemerdekaan Gaza

MPN Indonesia 4 Agustus 2025 - Puluhan ribu warga turun ke jalan dalam aksi demonstrasi pro-Palestina yang digelar di Jembatan Sydney Harbour, Australia, pada Minggu (3/8).

Aksi yang diinisiasi oleh Palestine Action Group Sydney ini menuntut dihentikannya kekerasan di Jalur Gaza dan mendesak dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Dilansir dari Al Jazeera, aksi tetap berlangsung meski hujan deras melanda, dan berhasil menghimpun sekitar 90 ribu orang, menurut estimasi pihak kepolisian. Sementara pihak penyelenggara menyebut bahwa sebanyak 300 ribu orang berkumpul dalam aksi tersebut.

Demonstrasi bertajuk March for Humanity ini merupakan pawai pertama yang dilakukan kelompok tersebut di atas jembatan ikonik Sydney, setelah sebelumnya rutin mengadakan aksi setiap Minggu sejak Oktober 2023.

Kehadiran tokoh-tokoh publik seperti pendiri WikiLeaks Julian Assange, anggota parlemen federal Ed Husic, mantan Perdana Menteri New South Wales (NSW) Bob Carr, serta senator Partai Hijau sayap kiri Mehreen Faruqi, menjadi sorotan.

Dalam orasinya, Faruqi menyerukan penerapan sanksi terberat terhadap Israel serta menyebut pasukan Israel membantai warga Palestina.

Aksi Pro-Palestina Dapat Izin setelah Putusan Pengadilan

Palestine Action Group Sydney telah mengajukan pemberitahuan niat untuk mengadakan pawai tersebut sejak Minggu sebelumnya, sebagai respons terhadap situasi kemanusiaan di Gaza yang mereka sebut sebagai kekejaman.

Pihak kepolisian awalnya menolak permohonan itu dengan alasan belum cukup waktu untuk menyiapkan rencana manajemen lalu lintas dan adanya potensi bahaya penumpukan massa.

NSW Premier Chris Minns juga menyatakan sebelumnya bahwa pihaknya tidak dapat mendukung protes dengan skala dan sifat seperti itu karena dikhawatirkan menyebabkan kekacauan di kota.

Meski begitu, Mahkamah Agung NSW memutuskan untuk menolak permohonan larangan yang diajukan oleh pihak kepolisian dan memerintahkan penutupan Jembatan Sydney Harbour untuk kendaraan serta jalan-jalan di sekitar rute pawai.

Putusan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada peserta demonstrasi di bawah Summary Offences Act, sehingga mereka tidak akan dikenai sanksi hukum atas pelanggaran terkait pertemuan publik seperti penghalangan lalu lintas.

Respons Massa Aksi yang Tergabung dalam Demo Pro-Palestina

Di tengah guyuran hujan, massa yang terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk keluarga dengan anak-anak, membawa poster bertuliskan seruan penghentian perang dan kecaman terhadap Israel serta Amerika Serikat.

Dalam pernyataan yang dibacakan selama aksi, peserta menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah Australia agar bertindak lebih tegas terhadap konflik di Gaza.

“Pemerintah kita belum menjatuhkan sanksi berarti terhadap Israel,” ujar salah satu massa aksi, Zara Williams sambil menggendong bayinya, dikutip MPN Indonesia dari BBC pada Senin (4/8).

Alec Beville, seorang ayah yang ikut serta dalam aksi juga menyatakan keprihatinannya terhadap anak-anak di Gaza yang menurutnya tidak berbeda dengan anaknya sendiri.

“Saya tahu ini di belahan dunia lain, tapi dampaknya juga sangat besar bagi kami di sini,” katanya dikutip dari sumber yang sama.

Sekitar dua jam setelah aksi dimulai, para peserta menerima pesan singkat dari Kepolisian NSW yang meminta mereka menghentikan pergerakan ke arah utara dan kembali ke kota secara tertib demi keselamatan.

Mahkamah Agung Dikritik Dewan Deputi Yahudi NSW

Meski berlangsung damai dan tertib, keputusan Mahkamah Agung yang mengizinkan pawai tersebut mendapat kritik dari Dewan Deputi Yahudi NSW.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan di Instagram, mereka menyampaikan kekecewaan terhadap keputusan tersebut.

Di sisi lain, Australia juga menghadapi tekanan internasional untuk mengakui negara Palestina.

Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Anthony Albanese dalam program 7.30 di ABC menyatakan bahwa Australia ingin memastikan keamanan jangka panjang bagi Israel sebelum mempertimbangkan pengakuan.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil hanya karena desakan dari negara lain.

(ADN/NID/RAD)