RI Tegas Menolak Rencana Trump Memindahkan Rakyat Palestina dari Gaza

MPN Indonesia 6 Februari 2025 - Pemerintah Indonesia secara tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara-negara tetangga.

Sikap ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (5/2), yang menegaskan bahwa pemindahan paksa tersebut bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan dapat menghambat terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Donald Trump mengumumkan rencana ini saat menerima Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2).

Dalam pernyataannya, Trump menyebut Gaza sebagai “wilayah yang hancur” dan mengusulkan pemindahan permanen penduduknya ke Mesir dan Yordania sebagai alternatif.

Indonesia Serukan Kepatuhan terhadap Hukum Internasional

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat, menegaskan bahwa Indonesia menolak segala upaya untuk mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina.

Ia juga menyoroti bahwa tindakan ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kembali ke tanah air mereka.

Menurut Soemirat, satu-satunya solusi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan adalah dengan mengakhiri pendudukan ilegal yang dilakukan Israel terhadap wilayah Palestina.

Ia menyerukan kepada komunitas internasional untuk berkomitmen pada prinsip hukum internasional dan memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina tetap dihormati.

Hamas dan Negara-negara Timur Tengah Menolak

Hamas mengecam keras pernyataan Donald Trump yang menyatakan bahwa warga Gaza tidak punya pilihan selain pergi.

Dalam pernyataan tertulisnya, Hamas menyebut gagasan ini sebagai upaya menciptakan ketegangan dan kekacauan di kawasan.

Penolakan juga datang dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan menerima proyek apa pun yang bertujuan mengusir mereka dari tanah airnya.

Negara-negara Timur Tengah, termasuk Mesir dan Yordania, turut menolak usulan relokasi ini.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II menyatakan bahwa pemindahan warga Palestina akan mengancam stabilitas regional dan memperburuk konflik yang ada.

Arab Saudi juga menolak gagasan tersebut dan menegaskan bahwa hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan terjalin tanpa adanya langkah konkret untuk membentuk negara Palestina yang merdeka.

Selain itu, Prancis juga menyatakan penolakannya terhadap rencana Trump dan mendukung kemerdekaan Palestina sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik.

Rencana Trump dan Implikasinya

Dalam pernyataan bersama dengan Netanyahu, Donald Trump menyebut bahwa AS mempertimbangkan kemungkinan mengambil alih Jalur Gaza dan membangun kembali wilayah tersebut setelah warga Palestina direlokasi.

Ia juga tidak menutup kemungkinan pengerahan tentara AS untuk mendukung rekonstruksi Gaza.