Astrid Kuya Kritik Dinkes dan RSUD Jakarta, Sebut Pelayanan Kurang Maksimal

MPN Indonesia 8 Juli 2025 - Anggota DPRD Jakarta, Astrid Kuya, melontarkan kritik tajam terhadap Dinas Kesehatan Jakarta dan sejumlah RSUD terkait ketersediaan alat mamografi serta lemahnya koordinasi pelayanan.

Kritik ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi E DPRD Jakarta yang membahas APBD Perubahan 2025, pada Senin (7/7), di ruang Komisi E, Gedung DPRD Jakarta.

Astrid menyoroti kasus seorang warga dari daerah pemilihannya di Menteng Atas yang harus menempuh perjalanan jauh ke RS Fatmawati untuk pemeriksaan mamografi. Namun, sesampainya di sana, alat tersebut tidak bisa digunakan.

“Terus satu lagi, di RSUD Tipe A sudah ada mamografi. RSUD mana saja? Kemarin ada warga yang komplain, mereka dari dapil saya harus jalan jauh ke Fatmawati, dia dari Menteng Atas,” ujar Astrid dalam rapat tersebut.

Ia melanjutkan, “Ketika dia melapor, apakah tidak diberitahukan atau tidak diarahkan ke RSUD yang punya mamografi? Kenapa harus dilarikan ke Fatmawati, sampai sana rusak pula mamografinya.”

Buruknya Koordinasi Antar Rumah Sakit

Astrid menilai lemahnya komunikasi antar rumah sakit dan kurangnya informasi kepada pasien menjadi penyebab utama ketidakefisienan sistem rujukan layanan kesehatan di Jakarta.

Ia mempertanyakan apakah dokter maupun tenaga kesehatan lainnya sudah mengetahui dengan pasti lokasi RSUD yang memiliki fasilitas mamografi.

“Ini koordinasi dengan dokter-dokternya atau susternya, makanya saya tanya, adakah RSUD memiliki mamografi atau cuma di Fatmawati doang? Sampai sana rusak, berarti kan tidak ada komunikasi ke pasien ke RSUD yang mempunyai mamografi,” katanya.

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut alat medis, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan akses dan efisiensi sistem pelayanan kesehatan pemerintah.

Desak Evaluasi Distribusi Fasilitas dan Sistem Rujukan

Dalam rapat tersebut, Astrid meminta klarifikasi dari jajaran Dinkes Jakarta dan manajemen RSUD mengenai distribusi fasilitas mamografi di rumah sakit pemerintah.

Ia menekankan pentingnya pemerataan fasilitas agar masyarakat Jakarta tidak perlu berpindah-pindah hanya untuk mendapatkan layanan dasar seperti skrining kanker payudara.

(AKM/NID/RAD)