Begini Respons Purbaya usai Jokowi Bantah Kereta Cepat Rugikan Negara

MPN Indonesia 29 Oktober 2025 - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terkait Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang disebut bukan proyek mencari keuntungan, melainkan investasi.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi di tengah polemik mengenai utang proyek tersebut dan manfaat sosial yang diklaim dari keberadaan moda transportasi cepat tersebut.

Merespons hal tersebut, Purbaya menyatakan bahwa pernyataan Jokowi memiliki dasar, terutama terkait misi pembangunan regional dari proyek Whoosh.

“Ada betulnya juga sedikit, karena Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga, tapi belum dikembangkan. Di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/10).

Tetap Minta Danantara Tanggung Utang Whoosh

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tetap tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat tersebut.

Ia menyebut bahwa tanggung jawab pelunasan utang jika dibayarakan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), maka risiko fiskal dari proyek tersebut dapat ditekan.

“Sekarang nggak ada (risiko fiskal), kan Danantara yang bayar (utang) harusnya,” kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut pihaknya tidak dilibatkan dalam rencana negosiasi antara Indonesia dan China terkait penyelesaian utang proyek Whoosh.

Sehingga, ia menegaskan bahwa penyelesaian utang proyek tersebut sebaiknya dilakukan secara business to business (BtB) tanpa keterlibatan Kementerian Keuangan.

View this post on Instagram

A post shared by MPN (@mpnindonesia)

Respons Jokowi soal Whoosh

Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan bentuk investasi sosial yang tidak hanya diukur dari sisi keuntungan finansial.

Ia menyebut kerugian negara akibat kemacetan parah di wilayah Jabodetabek dan Bandung sebagai latar belakang dibangunnya moda transportasi massal tersebut.

“Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” katanya pada Senin (27/10).

Jokowi juga menekankan bahwa transportasi umum tidak bisa dinilai dari sisi laba semata, tetapi juga dari keuntungan sosial seperti pengurangan emisi karbon.

“Transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)