Curiga Ada Praktik “Main-main” soal KUR, Purbaya: Kita Beresin Nanti, Jagain Saya Ya

MPN Indonesia 6 November 2025 - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencurigai adanya praktik tidak wajar dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan di tingkat cabang.

Hal ini bermula dari laporan anggota DPD RI yang menyampaikan keluhan para pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tak mendapatkan KUR dari sejumlah bank Himbara.

Bahkan beberapa bank Himbara menyebut bahwa dana yang dikucurkan pemerintah sebanyak Rp200 triliun telah habis.

Merespons hal itu, Purbaya langsung membantah dan menyatakan bahwa informasi mengenai habisnya kuota KUR adalah tidak benar.

“Itu informasi yang salah. Dari catatan yang saya punya, ada dana Rp284 triliun, baru dialokasikan Rp228 triliun, jadi masih ada hampir Rp60 triliun,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, dikutip MPN Indonesia dari YouTube DPD RI pada Kamis (6/11).

Dari situ, Purbaya menduga bahwa ketidaksesuaian informasi ini berasal dari praktik “menyimpang “main-main di lapangan oleh bank-bank cabang.

“Nanti saya tanya deh ke Kemenko Perekonomian seperti apa. Kalau ada bank main-main, mereka nggak aman,” tambahnya.

Purbaya menegaskan akan menyelidiki dugaan tersebut secara serius dan meminta anggota DPD memberikan dukungan jika penyelidikan memicu polemik.

“Kita beresin nanti… nanti kalau ada yang ribut, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu (anggota DPD), jagain saya ya,” tegasnya.

Keluhan Kuota KUR Habis di Sejumlah Daerah

Keluhan mengenai habisnya kuota KUR datang dari berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat dan NTB.

Salah satu anggota DPD melaporkan bahwa dalam kunjungannya ke Kabupaten Dharmasraya, pimpinan bank cabang Himbara menyampaikan bahwa dana KUR sudah habis meski masih bulan Oktober.

Bahkan, informasi yang disampaikan pihak bank menyebut bahwa dana Rp200 triliun bukan untuk KUR.

Laporan lain juga menyebutkan bahwa masalah kuota KUR tidak hanya terjadi di daerah tetapi juga terjadi di pusat.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan.

Selain kuota, permasalahan lain yang diangkat adalah soal permintaan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp100 juta.

Padahal sesuai ketentuan, kredit di bawah nominal tersebut seharusnya tidak memerlukan agunan.

“Jadi kalo di NTB Pak, UMKM takut ngajuin KUR karena dimintain agunan Pak, meski kurang dari Rp100 juta,” ungkap salah satu anggota DPD.

Menanggapi hal itu, Purbaya menyatakan akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap implementasi program KUR dan menegaskan bahwa program tersebut merupakan prioritas pemerintah dalam mendukung pelaku UMKM.

“Kalau gitu ini jelas kan KUR ada masalah. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, hati-hati saja,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)