Darurat PHK, Puan Maharani Minta Pemerintah Siapkan Strategi Konkret

MPN Indonesia 23 Mei 2025 - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan strategi konkret dalam menghadapi peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria pada Rabu (21/5), Puan menekankan bahwa pemerintah harus proaktif dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” ujar Puan Maharani, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi DPR RI pada Jumat (23/5).

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa per 20 Mei 2025, sebanyak 26.454 pekerja telah mengalami PHK, angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya.

Menyikapi hal ini, Puan menilai bahwa lonjakan angka pemecatan bukan hanya statistik biasa, melainkan indikator krisis ketenagakerjaan yang serius di Indonesia.

“Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera,” tegas Puan.

Dorongan Penyusunan Kebijakan Mitigasi

Puan mendorong pemerintah agar tidak hanya bersikap pasif menanti situasi membaik, tetapi segera menghadirkan kebijakan nyata demi melindungi jutaan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan.

Ia mengusulkan pelaksanaan program padat karya, pelatihan ulang (reskilling), relokasi tenaga kerja, dan intensifikasi dialog lintas pemangku kepentingan sebagai langkah awal mitigasi.

“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” paparnya.

Sebagai Ketua DPR, Puan juga menyatakan komitmen lembaganya untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada tenaga kerja.

Ia menekankan pentingnya keberpihakan negara dalam memastikan peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja yang layak.

“Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera,” kata Puan.

Tantangan Struktural

Puan turut menyoroti tantangan struktural yang menyebabkan ketimpangan kesejahteraan di kalangan pekerja, dan mendorong keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk pelaku usaha, dalam mengatasi badai PHK.

Ia menegaskan bahwa menciptakan kesejahteraan rakyat merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui jaminan atas pekerjaan yang layak.

“Membangun Indonesia yang besar ini, membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa,” ujarnya.

Penutup dari Puan juga menggarisbawahi peran negara yang tidak boleh hanya menjadi penonton ketika rakyat kehilangan pekerjaan.

Ia menyerukan perlunya kerja bersama antara pemerintah, DPR, dan sektor swasta guna menciptakan kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja nasional.

“Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia,” tutup Puan.

(AKM/NID/RAD)