Demo Tolak RUU TNI di Senayan Sempat Ricuh, Massa Lempari Petugas dan Rusak Fasilitas

MPN Indonesia 21 Maret 2025 - Demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disahkan oleh DPR berlangsung ricuh di depan Gerbang Pancasila, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis siang (20/3).

Sejumlah peserta aksi, yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat, terlibat bentrokan dengan aparat keamanan.

Insiden ini dipicu oleh tindakan petugas yang memadamkan api dari ban yang dibakar oleh demonstran sebagai bentuk protes sosial.

Dalam aksi tersebut, massa melempari petugas dengan batu dan merusak fasilitas yang ada di sekitar Gerbang Pancasila DPR.

Demonstrasi dan aksi massa ini merupakan bagian dari penolakan terhadap RUU TNI yang dianggap berbahaya bagi masyarakat sipil.

Mahasiswa dan Elemen Kampus Ikut Dalam Aksi Protes

Aksi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, termasuk Universitas Trisakti dan Universitas Pancasila.

Mereka menyuarakan penolakan terhadap RUU yang dinilai berpotensi membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Salah satu peserta aksi, Marki, menyampaikan kekhawatirannya terkait substansi dari RUU TNI tersebut.

“Kita menolak adanya dwifungsi ABRI, dwifungsi ini dinilai sangat berbahaya bagi masyarakat sipil. Kita sebagai orang yang menyuarakan aspirasi kita sendiri mempunyai rasa dan juga ingin kita luapkan,” ujar Marki kepada MPN Indonesia di Jakarta Pusat, pada Kamis (20/3).

Para demonstran mendesak DPR untuk segera mencabut RUU TNI yang telah disahkan.

Mereka menilai regulasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sipil dan berpotensi mengancam hak-hak demokratis.

Tuntutan Demonstran dan Respons Aparat

Demonstrasi di Senayan ini berlangsung dengan ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan.

Massa yang kecewa atas pemadaman api ban oleh petugas mulai melakukan aksi pelemparan dan perusakan. Kejadian ini menyebabkan suasana di sekitar lokasi aksi menjadi tidak kondusif.

Pihak keamanan yang berjaga di lokasi berusaha menenangkan situasi dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari DPR terkait tuntutan yang disuarakan oleh demonstran dalam aksi massa tersebut.

(AKM/NID/RAD)