Hashim Djojohadikusumo: Prabowo Tidak Punya Satu Hektare Pun Lahan Sawit di Indonesia

MPN Indonesia 23 Desember 2025 - Hashim Djojohadikusumo membantah tuduhan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia.

Dalam pernyataannya, Hashim menegaskan bahwa Prabowo tidak menguasai satu hektare pun lahan sawit di seluruh wilayah Indonesia.

“Tidak benar. Pak Prabowo tidak punya satu hektare pun lahan sawit. Di manapun di Indonesia, tidak punya,” ujar Hashim saat perayaan HUT ke-17 Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) di NT Tower, Jakarta Timur, dikutip MPN Indonesia dari siaran langsung Nusantara TV, Selasa (23/12).

Hashim menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang sengaja disebar oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan citra Prabowo sebagai tokoh dan figur publik.

Hashim menduga tuduhan itu disebarkan oleh kelompok yang merasa dirugikan akibat kebijakan pemerintah dalam penertiban lahan sawit ilegal.

Ia menyebut ada sekitar 3,7 juta hektare kebun sawit ilegal yang telah diambil alih negara, termasuk dari pihak yang melakukan perambahan hutan.

“Termasuk orang-orang yang menebang hutan tanam 3,7 juta hektare hutan. Maaf kebun sawit ilegal. Itu adalah sudah dikuasai lagi oleh negara,” katanya.

Hashim juga menyebut sekitar 300 ribu hektare kebun sawit ilegal tambahan akan segera dikuasai negara.

Soroti Masifnya Buzzer yang Menyerang Pemerintah

Hashim menyebut tuduhan terhadap Prabowo merupakan bagian dari serangan sistematis yang digerakkan oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh penegakan hukum lingkungan.

Ia menilai kelompok ini termasuk mafia minyak, mafia sawit, dan pemilik perusahaan yang menguasai konsesi secara ilegal di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.

Hashim menuding penyebaran tuduhan dilakukan melalui media sosial oleh akun bot dan influencer berbayar.

“Ada indikasi mereka yang biayai sosial media melalui akun-akun bot yang sekarang menghantam dan mengkritik pemerintah,” kata Hashim.

Ia menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo yang dianggap berani menegakkan hukum.

Dalam pernyataannya, Hashim menyampaikan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan.

Salah satunya melalui penutupan penuh operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatra Utara.

(AKM/NID/RAD)