Ibu Hamil dan Bayinya Meninggal Usai Ditolak 4 RS, Prabowo Minta Audit Total Layanan Kesehatan di Papua

Papua, MPN Indonesia 25 November 2025 - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua setelah kematian Irene Sokoy, seorang ibu hamil asal Kampung Hobong, yang meninggal bersama bayinya usai diduga tidak mendapat penanganan dari empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.

Perintah tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11).

Tito menjelaskan bahwa audit akan mencakup seluruh rumah sakit yang terkait serta pejabat Dinas Kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, dan rumah sakit swasta.

“Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten dan yang (rumah sakit) swasta,” ujar Tito kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11).

Selain audit internal, Prabowo juga menegaskan bahwa peristiwa serupa tidak boleh terulang, terutama menyangkut keselamatan ibu hamil dan bayi.

Tito menyebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim Kemendagri telah berada di Jayapura untuk memulai audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Kronologi Penolakan di Empat Rumah Sakit

Irene Sokoy mulai merasakan kontraksi di Kensio, Kampung Hobong, pada Minggu (16/11) siang.

Keluarga membawanya ke RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, menggunakan speedboat.

Menurut Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua Irene, kondisi korban memburuk saat berada di RSUD Yowari tetapi tidak mendapat tindakan medis karena dokter tidak berada di tempat.

Proses rujukan pun berlangsung lambat dan ambulans baru tiba pukul 01.22 WIT.

Dari RSUD Yowari, Irene dirujuk ke Rumah Sakit Dian Harapan Waena, Kota Jayapura.

Namun, keluarga menyebut hanya mendapat ruangan gelap dan panas tanpa penanganan medis.

“Rujukan yang diberikan RSUD Yowari tanpa adanya koordinasi. Kalau seandainya sebelumnya sudah ada koordinasi tidak mungkin kami dibuat seperti ini tanpa ada tindakan medis,” jelas Abraham.

Irene kemudian dibawa ke RSUD Abepura, tetapi kembali tidak memperoleh layanan karena tidak ada dokter yang bertugas.

Keributan sempat terjadi antara keluarga dan perawat. Situasi serupa terjadi saat keluarga membawa Irene ke RS Bhayangkara Kotaraja.

Ia ditolak karena kamar BPJS penuh dan hanya tersedia kelas VIP dengan permintaan uang muka Rp4 juta.

Kondisi Kritis hingga Pasien Meninggal

Setelah negosiasi tak berhasil di RS Bhayangkara, keluarga diarahkan menuju RSUD Dok II Jayapura.

Namun saat ambulans meninggalkan RS Bhayangkara sekitar pukul 03.30 WIT, kondisi Irene memburuk di kawasan Entrop.

Keluarga memutuskan kembali ke RS Bhayangkara, tetapi Irene dan bayinya dinyatakan meninggal pada pukul 05.00 WIT, Senin (17/11).

Keluarga menyampaikan kekecewaan mendalam atas pelayanan yang diterima di seluruh rumah sakit tersebut.

“Kami sangat menyesal dengan tindakan para petugas rumah sakit yang tidak ada rasa kemanusiaan, sehingga menyebabkan dua nyawa yang kami sayangi harus melayang,” ungkap Abraham.

Respons Pemerintah dan Proses Audit

Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyampaikan permohonan maaf serta duka cita kepada keluarga korban.

Ia berjanji segera melakukan evaluasi dan pembenahan layanan kesehatan.

“Saya baru mau memulai, tetapi Tuhan sudah memberikan satu contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di provinsi di Papua,” pungkasnya.

Tito menegaskan bahwa ia telah meminta Gubernur Papua untuk menemui keluarga korban dan memberikan bantuan langsung.

Audit yang dilakukan pemerintah juga akan menelusuri regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur terkait operasional rumah sakit.

Sementara itu, Direktur RSUD Yowari drg. Maryen Braweri menyatakan pihaknya telah menangani pasien sesuai prosedur dan telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua terkait investigasi lanjutan.

Tim dari Kementerian Kesehatan pun telah diturunkan untuk melakukan audit teknis terhadap fasilitas, tata kelola, sumber daya manusia, serta aturan layanan kesehatan di Jayapura.

(AKM/NID/RAD)