Jadi Saksi Korupsi Minyak, Ahok ke Jaksa: Banyak yang Bisa Ditangkap kalau Bapak Mau

MPN Indonesia 27 Januari 2026 - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa (27/1).

Dalam persidangan yang dimulai pukul 10.30 WIB, Ahok memberikan kesaksian mengenai sistem pengadaan di Pertamina dan menyatakan bahwa sistem tersebut memiliki kelemahan hingga menyebabkan Indonesia tidak memiliki cadangan minyak lebih dari 30 hari.

“Pengadaan sebelumnya itu membuat Indonesia tidak punya cadangan lebih dari 30 hari. Karena kalau mau sampai 30 hari, berapa hari mau, berapa miliar dolar. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Migas, itu menjadi tugas pemerintah. Tapi karena pemerintah merasa Pertamina adalah BUMN, padahal dalam Undang-Undang Migas Pertamina ini diperlakukan seperti swasta sebetulnya,” ujar Ahok dalam sidang.

Ahok juga menyampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa dirinya bisa memberikan informasi jika penegak hukum ingin memeriksa lebih lanjut.

“Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa, kalau mau periksa di Indonesia, kasih tahu saya, saya bisa kasih tahu Pak. Banyak bisa ditangkepin Pak, kalau Bapak mau Pak, itu aja Pak,” ucapnya.

Usulan Sistem e-katalog dan Pertemuan dengan LKPP

Ahok menjelaskan bahwa selama menjabat, ia telah mengusulkan sistem pengadaan baru berbasis e-katalog untuk efisiensi.

Ia menginginkan agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki halaman khusus untuk pengadaan di Pertamina.

“Saya bawa tim Pertamina ketemu Kepala LKPP ada tiga kali. LKPP juga saya undang datang ke Pertamina. Saya ingin LKPP itu ada satu halaman khusus untuk pengadaan Pertamina seperti yang saya punya waktu saya di Jakarta,” kata Ahok.

Pengalaman serupa juga pernah diterapkannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, di mana Jakarta menjadi provinsi pertama yang memiliki halaman khusus pengadaan.

Namun, sistem tersebut berubah setelah ia tidak lagi menjabat.

“Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan, makanya saya bisa hemat uang begitu banyak di Jakarta. Tapi apa yang terjadi ketika saya tidak jadi gubernur lagi? Semua diubah,” ujarnya.

Golf Dinilai sebagai Tempat Negosiasi

Dalam sidang tersebut, Ahok mengungkap bahwa Dewan Komisaris turut mengawasi etika jajaran direksi.

Ia menyampaikan pandangannya soal aktivitas bermain golf yang lazim dilakukan dalam dunia industri migas, meskipun dulunya ia melarang kegiatan itu saat memimpin Pemprov DKI.

“Saya dulu paling benci main golf, Pak. Saya melarang semua orang pemda, tidak boleh main golf karena kita kerja terlalu banyak,” ujar Ahok.

Namun, ia mengaku terpaksa belajar golf karena banyak pertemuan bisnis dilakukan di lapangan golf.

“Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat, paling murah—jemur, jalan, murah, dan bayarin anggota main itu sangat murah. Makanya, saya belajar golf,” tambahnya.

Ahok: Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid Dirut Terhebat yang Pernah Dimiliki Pertamina

Ahok menyampaikan pembelaannya terhadap Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid yang dicopot dari jabatan direksi anak perusahaan Pertamina.

Menurutnya, keduanya merupakan pimpinan terbaik yang pernah dimiliki Pertamina.

“Bagi saya dua Saudara ini adalah Dirut yang terhebat yang Pertamina punya… Pak Mas’ud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan,” ungkap Ahok.

Terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ahok menilai bahwa temuan yang dihasilkan hanya berupa kelebihan bayar dan bukan bentuk temuan yang mengarah pada pidana.

Ia mempertanyakan langkah pemerintah dan menyatakan kesiapannya membantu aparat hukum jika diminta.

Daftar Terdakwa dan Kerugian Negara

Sidang kasus korupsi minyak ini mengungkap dugaan kerugian negara sebesar Rp285 triliun akibat dua pokok permasalahan utama, yakni impor produk kilang atau BBM, dan penjualan solar nonsubsidi. Total kerugian terbagi atas kerugian keuangan negara USD 2.732.816.820,63 (Rp45,1 triliun) dan Rp25,4 triliun, sehingga total Rp70,5 triliun

Kerugian perekonomian negara tercatat mencapai Rp215,1 triliun, yang terdiri atas beban harga pengadaan BBM sebesar Rp172 triliun serta keuntungan ilegal dari selisih harga yang mencapai Rp43,1 triliun.

Sembilan Terdakwa Korupsi Pertamina

Berikut sembilan terdakwa dalam kasus korupsi ini:

1. Riva Siahaan – eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
2. Sani Dinar Saifuddin – eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
3. Maya Kusmaya – eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
4. Edward Corne – eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga
5. Yoki Firnandi – eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
6. Agus Purwono – eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
7. Muhammad Kerry Adrianto Riza – beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, anak Riza Chalid
8. Dimas Werhaspati – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim
9. Gading Ramadhan Joedo – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak

Sembilan saksi juga turut dipanggil dalam perkara ini, termasuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Nicke Widyawati, Arcandra Tahar, dan Ignasius Jonan. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

(AKM/NID/RAD)