Politik
Kapolri Tunjuk Novel Baswedan jadi Wakil Kepala Satgassus Penerimaan Negara
Kapolri menunjuk Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.
MPN Indonesia 17 Juni 2025 - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.
Dalam struktur organisasi baru Satgassus ini, posisi Kepala dijabat oleh Herry Muryanto yang juga alumni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Satgassus ini pun diisi oleh mantan pegawai KPK lainnya yang sudah berpengalaman menangani korupsi.
“Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat,” ujar anggota Satgassus Yudi Purnomo dalam keterangan tertulisnya.
Telah Koordinasi dengan Berbagai Kementerian
Selama enam bulan terakhir, kata Yudi, Satgassus telah menjalin koordinasi intensif dengan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta yang terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penerimaan negara yang belum tergarap optimal, terutama di sektor perikanan.
Tim Satgassus bahkan telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah pelabuhan untuk melakukan verifikasi langsung.
Kunjungan dilakukan ke pelabuhan di Jawa Timur pada 7–9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa di Bali pada 11–13 Juni 2025.
Di dua lokasi tersebut, ditemukan sejumlah permasalahan perizinan kapal penangkap ikan yang berdampak langsung pada rendahnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam temuannya, Hotman Tambunan selaku Ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan mencatat bahwa masih banyak kapal di bawah atau di atas 30 GT yang beroperasi di atas 12 mil laut tanpa izin penangkapan ikan.
Hal ini menyebabkan ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya.
“Dengan demikian, atas ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya. Beberapa kapal tersebut memang telah mengajukan perizinan tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama,” ujar Yudi.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
