Kata SBY soal Penanganan Prabowo Atasi Banjir Sumatra

MPN Indonesia 26 Desember 2025 - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa penanganan bencana alam, termasuk banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatra, tidak dapat dilakukan secara instan.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan tahapan yang kompleks, mulai dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pernyataan itu disampaikan SBY melalui akun X @SBYudhoyono pada Rabu (24/12), setelah ia mencermati perkembangan bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025.

“Perhatian saya tertuju pada seberapa parah bencana tersebut, termasuk korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik. Juga langkah-langkah apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,” tulis SBY dalam unggahannya, dikutip MPN Indonesia pada Jumat (26/12).

Apresiasi untuk Presiden Prabowo

SBY menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya telah menunjukkan keseriusan dan perhatian penuh dalam penanganan bencana di lapangan.

Ia menilai langkah yang diambil Presiden Prabowo sudah sesuai dengan konteks dan kondisi yang dihadapi.

“Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang mengalami bencana alam tersebut,” ujarnya.

SBY juga menekankan pentingnya efektivitas komando dan pengendalian dalam situasi bencana, seraya menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda.

“Komando dan pengendalian harus efektif, dan idealnya Presiden bisa memimpin melalui manajemen krisis yang dijalankan. Tetapi, cara dan gaya yang dipilih oleh kepala pemerintahan tidak selalu sama. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini tidak bisa sama dengan yang saya lakukan dulu. Ini disebabkan oleh perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu,” jelasnya.

Pengalaman Menangani Bencana Besar

SBY mengingatkan bahwa pengalamannya menangani bencana besar di masa lalu menunjukkan setiap fase penanganan membutuhkan waktu, sumber daya yang memadai, serta kebijakan yang terstruktur.

Ia merujuk pada tsunami Aceh dan Nias tahun 2004, gempa Yogyakarta 2006, serta gempa Padang 2009.

“Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini,” ungkapnya.

Menurut SBY, pemulihan pascabencana sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin.

“Penanganan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasinya, memerlukan waktu. Juga diperlukan kebijakan dan master plan yang utuh. Juga tentunya pelaksanaan yang efektif,” tambahnya.

Faktor Penentu Rehabilitasi dan Rekonstruksi

SBY menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ditentukan oleh konsep yang jelas, kepemimpinan lapangan yang efektif, serta pelaksanaan yang akuntabel.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga transparansi penggunaan anggaran negara.

“Ada sejumlah faktor agar rehabilitasi dan rekonstruksi berhasil, antara lain: konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan di lapangan yang efektif, serta implementasi dari rencana yang juga efektif. Jangan dilupakan, akuntabilitas penggunaan uang negara juga dijaga dengan baik,” tegas SBY.

Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan wilayah terdampak bencana di Sumatra.

“Sekarang ini, perhatian kita semua tertuju pada rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, Sumut dan Sumbar, agar kondisinya pulih dan bahkan lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.

Data Dampak Bencana di Sumatra

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (26/12), jumlah korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Sumatra mencapai 1.135 jiwa dari 52 kabupaten/kota terdampak.

Sebanyak 173 orang masih dinyatakan hilang, sementara korban luka tercatat mencapai 7.000 jiwa.

Aceh menjadi provinsi dengan jumlah korban meninggal terbanyak, yakni 503 jiwa dari 18 kabupaten/kota.

Sumatra Utara mencatat 371 korban meninggal dari 18 kabupaten/kota, disusul Sumatra Barat dengan 261 korban jiwa dari 16 kabupaten/kota terdampak.

Selain korban jiwa, bencana juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar.

Total rumah rusak di tiga provinsi tersebut mencapai 157.838 unit, dengan Aceh mencatat kerusakan terbanyak sebanyak 115.678 unit.

Kerusakan juga terjadi pada sekitar 4.400 fasilitas umum, meliputi 215 fasilitas kesehatan, 3.188 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 98 jembatan, serta 101 ruas jalan.

(AKM/NID/RAD)