Connect with us

Politik

KDM Tegur Kakek Berseragam Polisi yang Atur Lalu Lintas di Ciamis: Ini Melanggar

Kang Dedi Mulyadi tegur pria lansia berseragam polisi di Ciamis yang bantu atur lalu lintas tanpa status resmi, soroti pentingnya legalitas simbol negara.

Logompn

Published

on

Kdm tegur kakek berseragam polisi yang atur lalu lintas di ciamis ini melanggar
KDM Tegur Kakek Berseragam Polisi yang Atur Lalu Lintas di Ciamis. Gambar : Tangkapan Layar YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL

MPN Indonesia 14 Juni 2025 - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), kembali menjadi sorotan publik usai bertemu dengan seorang pria lanjut usia bernama Masro yang mengenakan seragam lengkap kepolisian saat mengatur lalu lintas di kawasan tanjakan rawan di Ciamis, Kamis (12/6).

Pertemuan ini terekam dalam video yang diunggah di kanal YouTube KDM Channel, menunjukkan Dedi Mulyadi menegur Masro karena memakai atribut resmi Polri, meskipun bukan anggota kepolisian.

“Bapak bukan polisi, tidak pernah daftar, tidak latihan. Tapi pakai seragam resmi dan bertugas. Ini melanggar,” kata Dedi Mulyadi dalam video tersebut, dikutip MPN Indonesia pada Sabtu (14/6).

Alasan Masro Pakai Seragam Polisi

Masro mengaku bahwa ia hanya berniat membantu kelancaran lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan.

Ia mengatakan seragam tersebut diberikan oleh pihak Polres, meski tidak menerima bayaran tetap atas jasanya.

“Hanya kadang diberi sukarela oleh sopir truk yang melintas,” ujar Masro.

Kegiatan ini dilakukan Masro secara mandiri di jalur yang memang rawan kecelakaan, khususnya bagi kendaraan berat.

Apresiasi KDM dan Pentingnya Aturan Seragam

Meskipun mengapresiasi niat baik Masro, Dedi Mulyadi menekankan bahwa penggunaan atribut resmi kepolisian harus mengikuti aturan yang berlaku.

Ia menyatakan, penggunaan seragam tanpa legalitas dapat memicu kesalahpahaman di masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan dengan niat baik tetap harus berada dalam koridor hukum.

“Tindakan seperti ini, walaupun diniatkan membantu, tetap harus legal agar tidak merusak persepsi publik terhadap institusi kepolisian,” jelas Dedi.

Baca Juga:  Prabowo Resmi Lantik 9 Anggota Ombudsman

Pertanyaan Publik tentang Status dan Tanggung Jawab Aparat

Pengakuan Masro yang hanya diberi seragam tanpa status keanggotaan atau gaji tetap memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat.

Banyak pihak menilai perlunya kejelasan status hukum Masro, terutama karena ia menggunakan atribut resmi negara.

(AKM/NID/RAD)

Trending