Komisi XI DPR Benarkan Adanya Kunker ke Australia saat Aksi Demo Pecah di Tanah Air

MPN Indonesia 2 September 2025 - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Misbakhun mengakui pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Canberra dan Sydney, Australia, saat Indonesia tengah diwarnai gelombang demonstrasi dan aksi massa.

Ia menjelaskan bahwa perjalanan dinas tersebut merupakan agenda resmi Komisi XI dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang sudah dijadwalkan sebelum terjadinya aksi unjuk rasa.

“Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta,” kata Misbakhun kepada awak media, Sabtu (31/8).

Agenda Kunjungan Kerja di Canberra

Misbakhun menyatakan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari proses penyelesaian RUU P2SK yang ditargetkan rampung pada 8 September 2025.

Komisi XI DPR RI berangkat bersama perwakilan mitra kerja Komisi XI ke dua kota utama di Australia, yakni Canberra dan Sydney.

“Adapun kota yang dikunjungi adalah Canberra dan Sydney,” kata Misbakhun.

Ia menyebut, rombongan Komisi XI melakukan sejumlah pertemuan penting di Canberra dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan mahasiswa penerima beasiswa LPDP.

Misbakhun menegaskan bahwa kunjungan ke mahasiswa LPDP dilakukan untuk mengevaluasi proses penyaluran beasiswa.

“Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan dan isu-isu apa saja yang ada dalam penyaluran LPDP di Australia,” jelas Misbakhun.

Selain itu, Komisi XI juga menemui Australian National Audit Office (ANAO) di kantor lembaga tersebut untuk meninjau kelanjutan kerja sama antara BPK RI dan ANAO, khususnya dalam bidang pertukaran informasi, pendidikan, dan pelatihan.

Komisi XI Sebut Pantau Operasional Kantor di Sydney

Dalam keterangan lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan rombongan Komisi XI beralih ke Sydney untuk mengunjungi kantor perwakilan perbankan mitra Komisi XI pada pada Kamis (28/8).

Kantor ini baru dibuka dalam kurun waktu kurang dari satu tahun dan kunjungan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi operasional, termasuk pelayanan dan transaksi yang berlangsung di kantor.

“Ternyata di Australia, transaksi batubara saja sudah mencapai AUD 2 miliar, pendidikan dan pariwisata mencapai 1,45 miliar,” kata Misbakhun.

Misbakhun juga menyoroti skala bisnis yang dijalankan oleh warga negara Indonesia di Australia, terutama yang berkaitan dengan sektor pertambangan.

“Belum lagi ada 5 konglomerat besar Indonesia yang mempunyai konsesi tambang sebanyak lebih dari 10. Itu adalah ukuran bisnis yang besar di mana bank BUMN Indonesia ingin memberikan pelayanan untuk itu,” tambahnya.

Demonstrasi di Tanah Air

Kunjungan kerja Komisi XI ke Australia berlangsung di tengah suasana politik dalam negeri yang sedang memanas akibat unjuk rasa besar-besaran menentang kenaikan tunjangan anggota DPR RI.

Demonstrasi dan aksi massa dimulai pada 25 Agustus 2025, dan kembali memanas pada 28 Agustus, ketika seorang driver ojol bernama Affan meninggal setelah dilindas rantis Brimob.

Atas kejadian tersebut, aksi demonstrasi kemudian meluas ke berbagai kota besar di Indonesia, seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, dan Makassar.

Aksi tersebut disertai bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan, termasuk pembakaran halte bus, kantor polisi, serta kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya yang dibakar pada Sabtu (30/8).

(AKM/NID/RAD)