Luhut Buka Suara usai Dituding Punya Saham di PT TPL: Jangan Asal Ngomong!

MPN Indonesia 14 Januari 2026 - Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), membantah tudingan yang menyebut dirinya memiliki saham di PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan yang bergerak di bidang industri bubur kertas dan sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon.

Pernyataan ini disampaikan Luhut melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Selasa (13/1) sebagai respons atas tuduhan yang beredar di ruang publik.

Ia menegaskan, sejak lebih dari dua dekade lalu dirinya sudah menyuarakan penolakan terhadap keberadaan perusahaan tersebut di Tapanuli, Sumatra Utara.

“Kalau boleh jujur, saya sudah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon) sejak lebih dari 20 tahun lalu,” ungkap Luhut dalam keterangan unggahannya, dikutip oleh MPN Indonesia pada Rabu (14/1).

Penolakan itu, lanjutnya, muncul saat ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 2001.

Luhut menyaksikan langsung kerusakan lingkungan yang ditimbulkan serta keluhan dari masyarakat terkait pencemaran Danau Toba dan kondisi hutan yang kian rusak.

Luhut mengaku jengkel atas tudingan tersebut dan meminta para pihak tidak sembarangan melontarkan pernyataan tanpa data.

“Tapi saya juga mengimbau, kita yang pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong juga. Pakai data, ada nggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh, tidak elok itu asal nuduh. Menurut saya kampungan itu,” ucapnya.

Luhut: Dampak Indorayon Cemari Danau Toba dan Rusak Hutan Tapanuli

Luhut menceritakan bahwa pada tahun 2001, ia turun langsung ke lapangan dan berdialog dengan masyarakat yang menggelar demonstrasi menolak operasi PT Indorayon.

Ia mendapat keluhan mengenai dampak pencemaran air, bau menyengat, serta limbah potongan kayu yang mencemari Danau Toba.

Di tengah perjalanannya, Ia meminta untuk memberhentikan mobil meskipun Ia sempat disanggah oleh asistennya karena situasi yang rusuh.

“Enggak, ah, berhenti,” ucap Luhut.

Hal ini Ia lakukan agar dapat berdialog dengan masyarakat lokal.

“Saya turun, saya tanya sama rakyat itu, apa yang terjadi? ‘Ini merusak lingkungan, Pak, airnya ke Danau Toba juga. Terus, kemudian, bau juga. Kemudian, potongan kayu juga.’ Jadi, Anda bayangin, tahun 2001 saja, 2000–2001 saja, rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan,” lanjutnya.

Berdasarkan temuan itu, Luhut kemudian mengusulkan langsung kepada Presiden Gus Dur agar menghentikan operasi PT Indorayon.

“Nah, waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Ini kita suspend aja, kita tutup aja,” jelasnya.

Perusahaan tersebut sempat ditutup sementara, tetapi kembali beroperasi karena kuatnya lobi.

Ia menyatakan bahwa aktivitas perusahaan berdampak pada kerusakan hutan di Tapanuli.

“Dan di situ, lah, menurut saya, pemotongan kayu kalau diurut nanti, foto satelit, kan, bisa dilihat. Betapa zaman itu sebenarnya, kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini,” ujarnya.

Usulan Relokasi Lahan TPL dan Kritik Terhadap Monopoli Lahan

Luhut mengungkapkan bahwa ia telah melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan mengusulkan agar lahan yang saat ini dikelola PT TPL dikembalikan kepada negara.

Ia menyarankan agar lahan tersebut digunakan untuk pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem.

“Karena itu, saya sudah menyampaikan kepada Presiden @prabowo bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Kami akan ubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan. Pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem akan menjadi upaya untuk memulihkan masa depan masyarakat Tapanuli secara lebih bermartabat,” ujar Luhut.

Ia juga menegaskan tidak memiliki saham di TPL maupun dalam industri pertambangan yang berada di bawah koordinasinya saat menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi.

“Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya, yaitu PT Toba Sejahtera yang saya buat sendiri,” tegasnya.

Menurut Luhut, Indonesia tidak boleh dikendalikan oleh satu pihak yang menguasai lahan hingga 200.000 hektare karena akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan secara luas.

Ia menyatakan mendukung langkah tegas Presiden Prabowo untuk membatasi monopoli penguasaan lahan dan memastikan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.

(AKM/NID/RAD)