Mendagri Ungkap Puluhan Kepala Daerah dari PDIP Tetap Ikut Retret

MPN Indonesia 24 Februari 2025 - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 51 kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengikuti retret di Akademi Militer Magelang sejak hari pertama kegiatan pada 21 Februari 2025.

Retret ini sendiri dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari 2025 dan bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurut Tito, dari total 97 kepala daerah kader PDIP yang ada di Indonesia, 51 di antaranya telah hadir sejak awal retret.

“Seingat saya dari data kami, kalau nggak salah ada 97 (kepala daerah) kader PDIP dari 503. Lebih kurang 50 lebih, 51 sudah masuk dari hari pertama,” ungkap Tito pada Minggu malam (23/2).

Tito: Tanggung Jawabnya ke Rakyat

Tito menjelaskan bahwa para kepala daerah yang hadir melihat retret ini sebagai kegiatan yang bermanfaat untuk pemerintahan ke depan.

Mereka menyadari pentingnya memperkuat kapasitas kepemimpinan dan harmonisasi antar-pemerintah daerah demi kepentingan rakyat yang memilih mereka.

Meskipun para kepala daerah tersebut berasal dari PDIP, Tito menekankan bahwa mereka dipilih langsung oleh rakyat.

Oleh karena itu, kehadiran mereka dalam retret ini bukan semata-mata untuk kepentingan partai, tetapi untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

“Dan mereka tahu bahwa pada saat pemilihan, yang memilih kan rakyat tanggung jawabnya kepada rakyat,” ujar Tito.

DPP PDIP Larang Kadernya Hadir ke Retret

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengeluarkan surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang memerintahkan kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke retret di Magelang.

Instruksi ini terkait dengan perkembangan kasus hukum yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data dari Mendagri, masih ada 46 kepala daerah kader PDIP yang belum bergabung.

Kendati demikian, panitia memberi keleluasaan bagi mereka untuk bergabung di hari-hari berikutnya.

Di sisi lain, Tito menegaskan bahwa kepala daerah yang mengikuti retret kurang dari 90 persen dari total rangkaian kegiatan tidak akan menerima sertifikat kelulusan.

Mereka yang datang di tengah-tengah acara hanya akan diberikan sertifikat telah mengikuti, tanpa keterangan lulus.

“Yang datang tengah-tengah kami beri sertifikat telah mengikuti. Telah mengikuti saja, tidak ada kata lulus, mengapresiasi saja,” jelasnya.

(AKM/NID/RAD)