Menkes: 28 Juta Warga RI Berisiko Alami Gangguan Jiwa, Layanan Kesehatan Mental Kini Ada di Puskesmas

MPN Indonesia 21 Januari 2026 - Sedikitnya 28 juta warga Indonesia diperkirakan berisiko mengalami gangguan jiwa.

Hal ini diungkap oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (19/1).

Angka ini dihitung berdasarkan data prevalensi global dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

WHO menyatakan bahwa satu dari delapan hingga satu dari sepuluh orang di dunia memiliki masalah kesehatan mental.

“Ini yang the top of the iceberg. Karena WHO bilang, masalah kejiwaan itu satu dari delapan sampai satu dari sepuluh penduduk,” kata Budi.

“Jadi kalau Indonesia 280 juta, ya minimal 28 juta tuh punya masalah kejiwaan,” sambung dia.

Namun sayangnya, data skrining kesehatan jiwa yang dikumpulkan pemerintah melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan hasil yang masih rendah.

“Dari hasil skrining yang kita lakukan, angkanya masih kecil sekali. Untuk orang dewasa bahkan masih di bawah 1 persen, sementara pada anak-anak sekitar 5 persen,” jelas Budi.

Layanan Kesehatan Mental Ada di Puskesmas

Menanggapi besarnya kesenjangan antara jumlah penderita potensial dan layanan yang tersedia, Kemenkes kini mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa ke puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Kebijakan ini mencakup penyediaan terapi farmakologis (obat-obatan) dan layanan psikologis (konseling).

Langkah tersebut diambil sebagai upaya menjangkau masyarakat lebih luas, terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses rumah sakit jiwa atau rumah sakit besar karena keterbatasan biaya dan jarak.

“Jiwa itu enggak pernah ada di puskesmas tata laksananya. Sekarang kita sudah bikin tata laksananya, baik yang membutuhkan farmasi atau obat-obatan, maupun yang membutuhkan psikologi atau konseling,” tegas Budi.

Dengan sistem yang sedang dibangun, masyarakat yang mengalami gejala awal gangguan mental seperti depresi ringan dan kecemasan, kini dapat mengakses bantuan awal langsung dari puskesmas terdekat tanpa harus melalui fasilitas kesehatan lanjutan.

Temuan Kemenkes

Data dari pemeriksaan kesehatan jiwa oleh Kemenkes per 1 Januari 2026 menunjukkan bahwa sekitar 27 juta lebih penduduk Indonesia telah menjalani skrining.

Namun, angka deteksi kasus tetap rendah karena banyaknya kondisi yang belum terlaporkan atau belum teridentifikasi.

Budi juga menekankan bahwa rendahnya hasil deteksi bukan berarti masyarakat terbebas dari gangguan jiwa, melainkan karena belum adanya kesadaran penuh akan pentingnya kesehatan mental dan masih adanya stigma yang melekat.

“Nah, kami screen, hasilnya seperti ini, ya. Dari yang kami screen masih rendah sekali. Jadi, masih rendah sekali, angkanya masih di sekitar 5, di bawah 1 persen untuk dewasa dan anak-anak 5 persen,” kata Budi.

(AKM/NID/RAD)