Menlu Sugiono Jelaskan Iuran Anggota Dewan Perdamaian untuk Rekonstruksi Gaza

MPN Indonesia 28 Januari 2026 - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa iuran yang dibayarkan oleh negara-negara anggota Dewan Perdamaian diperuntukkan bagi rekonstruksi di Gaza, Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1).

Ia menjelaskan bahwa kontribusi dana ini bukan merupakan kewajiban untuk menjadi anggota, melainkan bersifat sukarela.

“Jadi begini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina termasuk upaya rekonstruksi,” ujar Sugiono kepada wartawan di Gedung DPR RI pada Selasa (27/1).

“Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap,” tambahnya.

Mekanisme Keanggotaan dan Kontribusi Dana

Sugiono menjelaskan bahwa semua negara yang diundang ke Dewan Perdamaian memiliki hak menjadi anggota selama tiga tahun, sebagaimana tercantum dalam piagam organisasi tersebut.

Namun, apabila suatu negara berkontribusi sebesar lebih dari 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,7 triliun, maka statusnya berubah menjadi anggota permanen.

Sugiono juga menjelaskan terkait ada kewajiban atau tidaknya untuk membayar.

“Enggak, enggak, tidak ada. Itu semua negara yang diundang, itu entitled untuk menjadi member selama tiga tahun. Itu bunyi charter-nya. Tapi kalau misalnya ikut berpartisipasi satu miliar dolar, itu artinya dia permanen,” kata Sugiono.

Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya juga telah menegaskan bahwa kontribusi dana tersebut bersifat sukarela.

Juru bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl, menyatakan bahwa tanpa kontribusi dana pun negara tetap dapat menjadi anggota Dewan Perdamaian.

Kemlu menyatakan bahwa Indonesia memandang Dewan Perdamaian tersebut hanya sebagai mekanisme sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil di Gaza setelah dua tahun menderita akibat serangan Israel.

Indonesia jadi Founding Members Dewan Perdamaian

Indonesia menjadi salah satu negara pendiri atau founding member Dewan Perdamaian.

Penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Davos, Swiss.

“Ada Vietnam, Vietnam ikut, tapi nggak ikut (tanda tangan). Jadi, kita itu sebagai founding members. Yang kemarin 20 tanda tangan itu founding members,” jelas Sugiono dalam keterangan pers di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat (23/1), dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (28/1).

Selain Indonesia, negara-negara lain yang disebut menyambut baik undangan bergabung ke Dewan Perdamaian antara lain:

• Republik Turki
• Republik Arab Mesir
• Kerajaan Hashemite Yordania
• Republik Islam Pakistan
• Negara Qatar
• Kerajaan Arab Saudi
• Uni Emirat Arab

Keikutsertaan ini bertujuan mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian yang tertuang dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Struktur Organisasi dan Fokus Misi

Dewan Perdamaian merupakan organisasi internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Organisasi ini dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza dan menyelesaikan konflik di wilayah Palestina, namun juga terbuka untuk menangani konflik global lainnya.

Kepemimpinan eksekutif Dewan akan dipegang langsung oleh Donald Trump.

Komitmen Indonesia terhadap Palestina

Di luar partisipasi dalam Dewan Perdamaian, Sugiono menegaskan posisi Indonesia yang tetap mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina melalui solusi dua negara.

“Tentu saja arah kompas tetap ‘two state solution’. Indonesia tetap menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Sugiono.

“Oleh karena itu, pasti ada langkah-langkah yang sifatnya taktis yang harus dilakukan,” tambahnya.

Akan tetapi, Sugiono tidak merinci lebih lanjut bentuk langkah-langkah tersebut.

(AKM/NID/RAD)