MUI Desak RI Mundur dari Dewan Perdamaian Gaza

MPN Indonesia 30 Januari 2026 - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace.

Seruan tersebut disampaikan seiring keprihatinan MUI terhadap arah kebijakan forum internasional tersebut yang dinilai tidak berpihak pada perjuangan rakyat Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto agar menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” ujar Cholil di akun X pribadinya, @cholilnafis, dikutip MPN Indonesia pada Jumat (30/1).

Cholil: Baiknya Pak Prabowo Menarik Diri

Menurut Cholil, keikutsertaan Indonesia dalam forum ini menimbulkan kejanggalan, karena Board of Peace merupakan gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Terlebih, badan tersebut mencantumkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai anggota, namun tidak menyertakan Palestina yang menjadi korban.

“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” ucap Cholil.

“Aneh lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja,” tambah dia.

MUI: Persoalan Palestina Bukan Sekadar Konflik

Penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace juga disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim.

Ia menilai bahwa forum tersebut merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme.

Sudarnoto menyebut bahwa persoalan Palestina bukan sekadar konflik, melainkan bentuk penjajahan dan pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional.

“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” ujarnya, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi MUI.

Ia menambahkan bahwa model perdamaian yang tidak mengakui Palestina sebagai bangsa yang dijajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai syarat utama, justru berpotensi memperkuat kolonisasi dengan kemasan perdamaian.

Menurutnya, keterlibatan Israel dalam Board of Peace sebagai anggota setara merupakan kecacatan mendasar.

“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut tanpa garis merah yang tegas dapat berisiko menjadi legitimasi moral bagi skema yang dinilai merugikan perjuangan Palestina.

“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” kata Sudarnoto.

(AKM/NID/RAD)