Prabowo Perintahkan Rp13 T Sitaan Korupsi CPO Bisa Dialokasikan untuk Program LPDP

MPN Indonesia 22 Oktober 2025 - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan dana hasil sitaan korupsi minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) senilai Rp13 triliun ke dalam program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Instruksi tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (20/10).

Dana tersebut berasal dari hasil eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap sejumlah perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo dalam sidang tersebut, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/10).

LPDP diketahui hanya membuka kuota 4.000 penerima beasiswa pada tahun 2025, turun dari 8.592 orang pada 2024.

Rincian Dana Sitaan dan Perusahaan Terlibat

Dana Rp13 triliun tersebut merupakan bagian dari total pengganti kerugian negara senilai Rp17,7 triliun yang dibebankan kepada tiga perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Nagamas Palmoil Lestari.

Hingga kini, Rp13,225 triliun telah disita dan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, sementara sisanya Rp4,4 triliun masih menunggu proses penyelesaian.

Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, rincian kewajiban pembayaran dari ketiga perusahaan tersebut yaitu, PT Wilmar Group sebesar Rp11,880 triliun, PT Musim Mas Rp4,890 triliun, dan PT Nagamas Palmoil Lestari Rp937,558 miliar.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, “Hari ini, kami serahkan Rp13,225 triliun karena yang Rp4,4 (triliun)-nya diminta Musim Mas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan.”

Prabowo Ingin Dana Digunakan untuk Pendidikan dan Nelayan

Selain untuk program LPDP, Presiden Prabowo juga mengusulkan agar dana sitaan korupsi digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Ia menyebut dana Rp13 triliun tersebut dapat memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia.

“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah,” ucap Prabowo.

Selain itu, ia juga menyiapkan rencana pembangunan kampung nelayan modern yang dilengkapi dengan fasilitas cold storage.

Dengan alokasi anggaran Rp22 miliar per kampung, dana tersebut dapat digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan.

“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.

Arahan Pembagian Buku dan Evaluasi Kurikulum

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menginstruksikan pembagian buku gratis ke sekolah-sekolah.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi siswa yang terpaksa menulis dengan huruf kecil karena keterbatasan kertas.

“Saya juga perhatikan waktu saya keliling saya cek anak-anak kita mungkin karena kurang biaya dia menghemat kertas, dia menulis tulisannya sangat kecil,” jelas Prabowo.

Ia meminta Menteri Keuangan menyiapkan anggaran untuk penyediaan buku-buku sekolah.

“Menteri Keuangan, kalau perlu Menteri Keuangan, kalau perlu kita bagi buku-buku sekolah,” lanjutnya.

Selain itu, Prabowo juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau ulang pelajaran menulis di sekolah agar siswa dibiasakan menulis dengan ukuran huruf lebih besar demi menjaga kesehatan mata.

“Yang besar-besar tulisannya. Anak-anak harus dididik nulis besar, saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil ujungnya dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil, tapi mendasar dan saya tergerak,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)