Prabowo Sebut Ada yang Hambat Penyelidikan Kawasan Hutan: Rakyat Dihasut, Preman Dibayar

MPN Indonesia 1 Januari 2026 - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya upaya sistematis yang dilakukan sejumlah pihak untuk menghambat proses verifikasi dan penyelidikan kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Pernyataan ini disampaikannya saat menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp6,6 triliun hasil denda administratif kehutanan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12).

Menurut Prabowo, beberapa korporasi yang melanggar aturan kawasan hutan melakukan perlawanan dengan berbagai cara.

Ia menyebut tindakan seperti menghasut masyarakat hingga menyewa preman dilakukan untuk melawan petugas di lokasi-lokasi.

“Rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas ini, di tempat yang jauh, tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger dan sebagainya,” ujarnya, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (1/1).

Ia menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk hambatan terhadap proses hukum yang sedang dijalankan negara.

“Tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan, yang kita mengerti dan kita paham,” kata Prabowo.

Apresiasi Prabowo kepada Aparat Penegak Hukum dan Satgas PKH

Satgas PKH diketahui berhasil mengambil alih kembali lebih dari 4 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum.

Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras aparat penegak hukum dan Satgas PKH dalam menghadapi medan yang sulit serta tekanan dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

“Saudara-saudara telah bekerja keras, sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi mengecek 4 juta hektare,” ucap Prabowo.

Ia juga menegaskan bahwa penyimpangan ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

“Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menganut filosofi dan paham serakahnomics. Berani melecehkan, berani menghina Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Presiden menyatakan bahwa meski tekanan terus muncul, aparat hukum tetap konsisten menjalankan tugas tanpa ragu.

“Saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu. Karena kesetiaan saudara-saudara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita,” kata Prabowo.

Penyerahan dana Rp6,6 triliun dari denda administratif kawasan hutan menjadi bukti nyata hasil dari kerja Satgas PKH, meski nilai tersebut menurut Prabowo masih kecil dibandingkan kerugian negara yang sesungguhnya.

(AKM/NID/RAD)