Presiden Prabowo: Kekayaan Danantara Bisa Capai USD 1 Triliun Jika Dikelola Optimal

MPN Indonesia 29 April 2025 - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kekayaan lembaga pengelola aset negara, Danantara Indonesia, berpotensi mencapai USD 1 triliun jika dikelola secara optimal.

Pernyataan ini disampaikan saat memberikan arahan kepada 1.500 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin (28/4).

Dalam acara bertema “Memperkuat Kolaborasi dan Arah Baru BUMN bersama Danantara Indonesia”, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengelolaan kekayaan negara yang berbasis transparansi dan sistem tata kelola yang ketat.

Menurutnya, Danantara Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama kebangkitan ekonomi nasional.

“Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita,” ujar Prabowo dalam pernyataan kepada media setelah acara berlangsung, dikutip MPN Indonesia melalui laman resmi Sekretariat Kabinet pada Selasa (29/4).

Pengelolaan Optimal Dapat Hasilkan Dana Besar

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penghitungan terhadap aset-aset negara yang dikelola Danantara menunjukkan potensi kekayaan yang sangat besar.

Bila pengelolaan dilakukan dengan efisien dan tepat, Danantara bisa menjadi sumber dana utama yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus USD 1 triliun. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita,” ungkap Presiden.

Hal ini mencerminkan visi Presiden Prabowo Subianto terhadap pentingnya penguatan Danantara sebagai institusi strategis nasional dalam pengelolaan kekayaan negara secara profesional dan bertanggung jawab.

Ia menyampaikan harapan bahwa dengan pengelolaan yang optimal, manfaat dari lembaga ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Evaluasi dan Reformasi Direksi BUMN

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan dan direksi BUMN agar melakukan reformasi internal.

Ia menekankan pentingnya meninggalkan pola lama yang tidak efisien serta menuntut evaluasi menyeluruh terhadap integritas dan profesionalisme para pejabat BUMN.

“Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien. Atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan,” tegasnya.

Presiden juga menyatakan bahwa pergantian pimpinan BUMN harus dilakukan terhadap mereka yang terbukti tidak memiliki kinerja atau integritas yang baik.

Namun, proses pergantian ini harus mengedepankan meritokrasi dan objektivitas, tanpa mempertimbangkan latar belakang suku, agama, atau afiliasi politik.

“Saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” pungkas Presiden Prabowo.

(AKM/NID/RAD)