Presiden Prabowo Tegaskan THR ASN dan Swasta Akan Dibayar Maret 2025

MPN Indonesia 17 Februari 2025 - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan dicairkan pada Maret 2025.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2025.

THR ASN dan Swasta Tetap Dibayarkan

Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pencairan THR ASN dan pekerja swasta tetap akan berlangsung sesuai rencana.

Pernyataan ini merespons kekhawatiran terkait potensi pemangkasan anggaran, terutama setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja kementerian dan lembaga.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, sebelumnya telah memastikan bahwa regulasi terkait THR ASN dan gaji ke-13 sedang disiapkan.

“Sudah disiapkan, kita sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP)-nya. Mudah-mudahan sebelum bulan puasa sudah keluar PP-nya,” ujar Rini saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (12/2).

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa gaji ke-13 dan THR telah dianggarkan oleh pemerintah dan saat ini dalam tahap pemrosesan.

“Insyaallah [cair] sudah dianggarkan, sedang diproses. Nanti tunggu saja ya,” kata Sri Mulyani saat diwawancarai di Mal Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2).

Kebijakan Ekonomi untuk Mendorong Pertumbuhan

Selain memastikan pencairan THR ASN dan pekerja swasta, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan beberapa kebijakan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa kebijakan utama yang diumumkan meliputi:

1. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024
2. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang akan disalurkan pada Februari dan Maret 2025
3. Stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran, yang mencakup:
4. Diskon harga tiket pesawat
5. Diskon tarif tol
6. Program diskon belanja, seperti Harbolnas 2025, Epic Sales 2025, dan BINA Diskon 2025
7. Program pariwisata mudik Lebaran
8. Stabilisasi harga pangan

Paket Stimulus Ekonomi

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi untuk memperkuat daya beli masyarakat dan sektor industri, antara lain:

1. Diskon tarif listrik
2. PPN DTP untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV)
3. PPnBM DTP untuk kendaraan EV dan hybrid
4. Subsidi/Pajak DTP untuk motor listrik
5. PPh DTP bagi sektor padat karya
6. Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis
7. Optimalisasi Penyaluran KUR
8. Panen padi terealisasi secara optimal

Kebijakan Tambahan untuk Transformasi Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan berbagai langkah untuk mendorong daya saing dan transformasi ekonomi nasional. Beberapa kebijakan yang disebutkan meliputi:

1. Program ketahanan pangan dan energi
2. Optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara
3. Kebijakan FLPP untuk program pembangunan 3 juta rumah
4. Pengendalian inflasi sesuai target pemerintah
5. Pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
6. Penyempurnaan regulasi usaha, termasuk revisi PP5 Tahun 2021 untuk mempermudah bisnis
7. Keberlanjutan insentif pajak, seperti Tax Holiday dan Tax Allowance untuk menarik investasi
8. Perpanjangan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri
9. Pembentukan usaha bullion untuk mengelola cadangan emas nasional
10. Penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM

Selain kebijakan ekonomi dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti kebijakan internasional yang menjadi fokus kebijakan pemerintah, seperti:

1. Indonesia bergabung dengan BRICS
2. Penyelesaian Indonesia-Canada CEPA
3. Aksesi Indonesia ke OECD
4. Penyelesaian Indonesia-UE CEPA