Sudahkah Kabinet Prabowo Bekerja Efektif? Begini Kata Pengamat

MPN Indonesia 26 Juni 2025 - Sudah enam bulan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bekerja.

Sejumlah program prioritas mulai dijalankan, dari bantuan pangan, cek kesehatan gratis, hingga Operasi Merah Putih.

Meski demikian, efektivitas pelaksanaan program-program tersebut masih menjadi sorotan, terutama dalam hal kesiapan teknis dan koordinasi antarinstansi.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Trisakti, Dr. Drs. Trubus Rahardiansah, M.S., S.H., M.H, menilai bahwa secara umum pemerintah sudah berada di jalur yang benar.

Namun, ia mengingatkan bahwa sejumlah kebijakan masih menemui kendala di lapangan.

Evaluasi terhadap efektivitas kabinet belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena waktu kerja yang masih relatif singkat, tetapi berbagai pekerjaan rumah tetap harus segera dituntaskan agar kepercayaan publik dapat terus terjaga.

Penilaian Awal terhadap Kinerja Kabinet Merah Putih

Menurut Drs. Trubus, dalam enam bulan masa kerja, sejumlah program pemerintahan sudah mulai berjalan.

Meskipun belum sempurna, program-program prioritas seperti Food Grant (FG) telah menunjukkan manfaatnya bagi masyarakat.

“Beberapa program sudah berjalan dan sudah menunjukkan kemanfaatannya ke publik. Meski belum sempurna, tapi proses awalnya sudah tampak,” ujar Drs. Trubus dalam wawancara eksklusif bersama MPN Indonesia, Sabtu (21/6).

Ia juga menyebut program seperti cek kesehatan gratis dan Operasi Merah Putih mulai terlaksana di sejumlah daerah, meski masih menunggu penyempurnaan aturan teknis seperti pengelolaan BUMDes dan koperasi merah putih.

“Sudah jalan, tapi memang belum sempurna. Ini menyangkut karakteristik masing-masing daerah, apalagi wilayah 3T juga harus jadi perhatian,” tambahnya.

Respon terhadap Isu Reshuffle Kabinet

Menanggapi isu reshuffle yang sempat mengemuka, Drs. Trubus berpendapat keputusan Presiden Prabowo untuk tidak mengganti menteri saat ini menunjukkan sikap kepemimpinan yang mengayomi dan menjaga stabilitas politik.

“Sebagai pemimpin, tentu Prabowo ingin menjaga kekompakan. Evaluasi menyeluruh itu idealnya dilakukan setelah satu tahun kerja,” katanya.

Beberapa menteri pernah mengundurkan diri, seperti Menteri Pendidikan dan Gus Miftah, namun penggantinya belum langsung ditunjuk.

Drs. Trubus menilai Prabowo lebih mengutamakan kestabilan dan harmoni dalam kabinetnya.

“Presiden ingin membangun orkestra kekompakan. Kabinet ini terdiri dari berbagai unsur, dari parpol hingga non-parpol. Beliau mencoba menyatukan langkah,” jelasnya.

Kelemahan dalam Tata Kelola dan Koordinasi

Drs. Trubus juga mengkritisi lemahnya koordinasi antarmenteri dan peran Menko yang dinilai belum optimal.

“Koordinasi antara Menko, kementerian teknis, KSP, dan PCO belum berjalan optimal. Seharusnya banyak kebijakan bisa ditangani Menko, bukan langsung presiden,” ungkapnya.

Ia mencontohkan beberapa kebijakan yang sempat menimbulkan kegaduhan publik seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat jika koordinasi internal berjalan baik.

Drs. Trubus juga mengamati bahwa banyak menteri baru yang belum memiliki pengalaman pemerintahan, sehingga berdampak pada pelaksanaan program.

Aspek Kebijakan Publik yang Masih Stagnan

Dalam evaluasinya, Drs. Trubus menyebut beberapa program belum menunjukkan kemajuan yang berarti, salah satunya adalah Sekolah Rakyat.

“Sekolah Rakyat belum maksimal. Belum terlihat progres yang signifikan,” ucapnya.

Program cek kesehatan gratis juga dinilai belum sepenuhnya terintegrasi, karena pelaksanaannya tersebar di beberapa lembaga seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS.

Selain itu, kebijakan baru seperti Work From Anywhere (WFA) untuk ASN masih belum jelas implementasinya.

“Permenpan RB Nomor 4 belum jelas di lapangan. Pelaksanaannya masih harus kita perhatikan,” imbuhnya.

Ia juga menyinggung soal kesejahteraan guru, terutama di daerah 3T, yang menurutnya belum menjadi fokus utama pemerintah.

Pangan Tercukupi, Tapi Perumahan Masih Jadi Tantangan

Drs. Trubus memuji capaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Ia menyebut hal ini sebagai faktor penting dalam menjaga kestabilan sosial.

“Pangan kita tercukupi, relatif terjangkau, dan tersedia. Ini membuat tidak ada gejolak besar di masyarakat,” tuturnya.

Namun, di sisi lain, sektor perumahan dinilai masih menjadi pekerjaan berat. Program rumah subsidi menghadapi kendala anggaran, ditambah dengan warisan proyek mangkrak dari pemerintahan sebelumnya.

“Permintaan rumah tapak tinggi, tapi tidak realistis di kota besar seperti Jakarta. Solusinya rumah vertikal, tapi tantangannya juga tidak sedikit,” pungkas Drs. Trubus.

(AKM/NID/RAD)