Terancam Dibubarkan, Prabowo Beri Tenggat Purbaya untuk Benahi Bea Cukai hingga September 2026

MPN Indonesia 6 Juli 2026 - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat waktu hingga September 2026 kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

“Saya minta betulin itu sampai September ini. Saya akan masuk lagi ke sana obrak-obrik semuanya,” kata Purbaya, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada Senin (6/7).

Ancaman tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginginkan pembubaran langsung terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Namun, Purbaya meminta waktu untuk melakukan pembenahan internal sebelum keputusan itu dijalankan.

“Udah diputusin malah. Pak Presiden bilang, ‘ganti, bubarkan’. Saya ngerayu dia sedikit, ‘Pak, setelah ini Pak ya, biar saya beresin dulu’,” ujar Purbaya.

Tenggat Waktu dan Langkah Evaluasi

Purbaya menetapkan target pembenahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai rampung pada September 2026.

Dalam periode tersebut, ia akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja dan struktur organisasi di lingkungan Bea dan Cukai.

Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan peningkatan kinerja lembaga tersebut.

Ia menegaskan akan turun langsung dalam proses evaluasi tersebut.

Selain itu, Purbaya juga menyampaikan bahwa dirinya telah memberi tahu secara langsung kepada jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait ancaman pembubaran tersebut.

“Bea Cukai itu sudah diputuskan dibubarin di rapat terbatas. Saya justru ngegebuk Anda (Bea Cukai) ini supaya Anda bisa memperbaiki diri supaya enggak dibubarin. Saya bisa ngerayu Presiden setahun,” ungkapnya.

Ia menilai langkah tegas ini diperlukan untuk mendorong perubahan internal agar institusi tetap dapat dipertahankan.

Ancaman Pembubaran dan Dampak Pegawai

Opsi pembubaran tetap menjadi kemungkinan apabila target pembenahan tidak tercapai.

Jika langkah tersebut diambil, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan digantikan oleh perusahaan inspeksi asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).

“Karena ancaman Presiden jelas, kalau dalam waktu setahun gak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarin. Diganti dengan SGS,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa dampak dari kebijakan tersebut akan signifikan, terutama terhadap sumber daya manusia.

Ia menyebutkan bahwa ribuan pegawai berpotensi terdampak apabila pembubaran benar-benar dilakukan.

Oleh karena itu, pembenahan internal menjadi prioritas untuk menghindari skenario tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa ancaman pembubaran dimaksudkan sebagai dorongan agar institusi dapat memperbaiki diri.

Temuan Dugaan Pelanggaran

Dalam proses evaluasi, Purbaya mengungkapkan masih ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan.

Praktik yang menjadi perhatian meliputi under invoicing serta impor ilegal yang dinilai masih terjadi meskipun telah dilakukan berbagai langkah pembenahan sebelumnya.

Hal ini ditemukan meskipun telah dilakukan pergantian pejabat sebagai bagian dari reformasi internal.

“Sekarang yang Jakarta pun seperti itu sama, padahal pejabatnya baru. Tapi ada yang monitor bahwa itu masih melakukan hal ini. Kita monitor terus. Udah kita obrak-abrik pun masih seperti itu. Yang jelas, nggak lama lagi kita tangkap,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan bahwa pengawasan terus dilakukan terhadap aktivitas tersebut.

(AKM/NID/RAD)