Tindak Lanjuti Pergub, Pramono Anung Naik Transportasi Umum Hari Ini

MPN Indonesia 30 April 2025 - Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi menjalankan kebijakan baru Pemerintah Provinsi Jakarta yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

Pramono sendiri menaiki bus TransJakarta sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 yang diterapkan pada hari ini, Rabu (30/4).

Kebijakan ini berlaku tanpa pengecualian dan mewajibkan ASN menggunakan angkutan umum saat berangkat, menjalankan tugas dinas, hingga pulang kerja.

Selama hari Rabu, ASN diberikan akses gratis terhadap moda transportasi umum seperti TransJakarta dan MRT Jakarta.

Rangkaian Perjalanan Gubernur Jakarta

Pada Rabu pagi (30/4), Pramono Anung terlihat berjalan kaki dari Rumah Dinas Gubernur menuju Halte Taman Suropati pada pukul 07.50 WIB.

Ia kemudian menunggu bus listrik TransJakarta rute 4C untuk melanjutkan perjalanan ke Halte Carolus.

Dari sana, ia berpindah ke bus TransJakarta rute 5M dan tiba di Halte Matraman pada pukul 08.40 WIB.

Pramono turun di halte tersebut karena akan memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta yang berlangsung di Hotel Balairung, Jakarta Timur.

Ia berjalan kaki menuju lokasi acara sambil menyapa awak media.

Pernyataan Gubernur Terkait Transportasi Umum

Dalam kesempatan itu, Pramono menyampaikan pengalamannya menggunakan transportasi publik.

“Ya, menyenangkan naik TransJakarta. Tadi ngobrol ada bapak-bapak yang mendapatkan fasilitas gratis,” ujar Pramono Anung kepada wartawan di Jakarta, pada Rabu (30/4).

Ia menilai bahwa transportasi umum di Jakarta telah berkembang baik, namun konektivitas antarjalur masih perlu ditingkatkan.

“Selama ini bapaknya 8 kali pindah-pindah rute, dan saya membuktikan sendiri pakai transportasi umum. Jadi artinya, transportasi publik di Jakarta sudah dimanfaatkan tapi memang konektivitasnya belum maksimal sehingga secara keseluruhan perlu perbaikan,” jelas Pramono.

Tujuan Kebijakan Pemerintah Provinsi

Instruksi Gubernur yang dikeluarkan pada Kamis (24/4) bertujuan untuk membangun kebiasaan penggunaan transportasi umum di kalangan ASN.

Selain itu, kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, serta mendukung konsep pembangunan berkelanjutan.

“Setiap hari Rabu kami akan ‘setengah memaksa’ semua ASN di Jakarta untuk naik angkutan umum. Maka fasilitas kendaraan dinas tidak kami siapkan di hari tersebut,” kata Pramono.

Hal ini sejalan dengan pernyataan resmi dalam Ingub yang menyebut bahwa kebijakan tersebut mendukung tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mobilitas hijau.

Respon ASN terhadap Implementasi Kebijakan

Seorang guru ASN di Jakarta Timur, Eni, menyatakan bahwa kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN setiap hari Rabu telah dijalankan secara menyeluruh.

“Betul, sudah diwajibkan,” kata Eni kepada MPN Indonesia dalam pesan singkat, Rabu (30/4).

Ia menambahkan bahwa sebagai pegawai, dirinya dan rekan-rekan ASN mengikuti kebijakan tersebut, meski harus melakukan penyesuaian.

“Tentang kebijakan ini, kita sebagai pegawai mengikuti saja. Walaupun, ya, harus menyesuaikan, apalagi bagi kawan-kawan yang rumahnya jauh dari tempat kerja, mereka harus berangkat lebih awal,” jelasnya.

Senada dengan Eni, Rosmiati Turtosilo, guru ASN di Jakarta Pusat, juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

“Sangat setuju, biar jalanan enggak macet. Ada rasa kebersamaan, seru juga, dan biar pada tambah sehat,” ujar Rosmiati.

Implementasi dan Dampaknya di Lapangan

Pada hari pertama penerapan, ASN dari berbagai instansi di Jakarta tampak mengikuti instruksi dengan menggunakan berbagai moda transportasi umum.

Pemprov Jakarta menyatakan akan terus memantau efektivitas kebijakan ini sebagai bagian dari komitmen terhadap perbaikan kebijakan publik dan kebijakan pemerintah di bidang transportasi perkotaan.

Dengan kehadiran langsung Gubernur Pramono Anung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan keseriusannya dalam menegakkan aturan yang selaras dengan visi mobilitas berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup warga.

(AKM/NID/RAD)