Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Jabatan ini pertama kali dipegang Indonesia sejak lembaga tersebut berdiri.
Indonesia resmi dinominasikan sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026 oleh Asia-Pacific Group. Penetapan dijadwalkan 8 Januari 2026.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon membantah keterlibatan Presiden ke-2 RI, Soeharto dalam kasus pelanggaran HAM, termasuk peristiwa kerusuhan Mei 1998.
Polres Jaktim resmi menutup penyelidikan atas kematian mahasiswa UKI yang tewas di lingkungan kampus.
Donald Trump mengumumkan penarikan AS dari Dewan HAM PBB dan penghentian pendanaan untuk UNRWA.
