Tok! Indonesia Resmi jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

MPN Indonesia 9 Januari 2026 - Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Kamis (8/1).

Penetapan ini dilakukan dalam pelaksanaan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 dan merupakan hasil pemilihan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG).

Penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan bagian dari siklus rotasi antarkelompok kawasan.

Jabatan ini akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Ini merupakan kali pertama Indonesia memegang jabatan Presiden Dewan HAM sejak lembaga tersebut dibentuk pada 2006.

Penetapan ini merupakan hasil kerja diplomasi terkoordinasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan melibatkan Perwakilan RI di luar negeri, serta melalui pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta.

Proses Diplomatik Dewan HAM PBB 2026

Dalam kerangka koordinasi diplomatik, Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa menjadi garda terdepan dalam upaya pencalonan, didukung oleh Perutusan Tetap RI di New York serta kontribusi perwakilan RI lainnya.

“Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui komunikasi dan pendekatan diplomatik yang terstruktur, konsisten, dan selaras dengan praktik diplomasi Indonesia di forum multilateral,” bunyi keterangan yang tertulis dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri, dikutip MPN Indonesia, Jumat (9/1).

Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, berdasarkan programme of work tahunan serta isu-isu HAM yang menjadi perhatian bersama.

Sebelum menjabat di Jenewa, Sidharto pernah menjadi Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalankan tugas presidensi secara adil dan terbuka.

“Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif semua pemangku kepentingan,” ujar Sugiono.

View this post on Instagram

A post shared by MPN (@mpnindonesia)

Rekam Jejak Indonesia di Dewan HAM PBB

Tema kepemimpinan Indonesia tahun ini adalah A Presidency for All, yang mencerminkan komitmen memperkuat konsensus, efektivitas kerja Dewan HAM, serta menjaga kredibilitasnya dalam sistem multilateral.

Kepercayaan internasional ini dinilai berlandaskan pada konsistensi Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global.

Sejak pembentukan Dewan HAM pada 2006, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota dan dua kali menjabat Wakil Presiden, yaitu pada 2009 melalui Duta Besar Dian Triansyah Djani, dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.

Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat Ketua Komisi HAM PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB.

(ADN/NID/RAD)