Ketua YLBHI Muhammad Isnur meminta DPR mengulang pembahasan RKUHAP dari awal secara terbuka, menilai sejumlah pasal berbahaya dan tidak berpihak pada kepentingan publik.
Koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke MK.
Sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil menyatakan penolakan terhadap revisi UU TNI.
