Pengguna HP Naik Tajam, Tapi Apakah Privasi dan Hak Digital Kita Benar-benar Aman?

MPN Indonesia 1 Juni 2025 - Peningkatan tajam penggunaan smartphone di Indonesia telah membuka akses internet secara lebih luas dan mudah.

Namun, fenomena ini justru menimbulkan kekhawatiran serius mengenai perlindungan privasi dan hak digital masyarakat.

Menurut SAFEnet, meski lebih banyak warga kini bisa terlibat dalam diskusi sosial, politik, dan budaya, kondisi ini tetap menyisakan tantangan besar terkait kesenjangan akses dan keamanan digital.

Di balik penetrasi tinggi perangkat pintar, pengguna internet Indonesia semakin rentan terhadap pelanggaran hak digital.

SAFEnet mencatat bahwa banyak warganet menjadi korban pembatasan kebebasan berekspresi dan gangguan terhadap keamanan data pribadi mereka.

“Warganet Indonesia kerap menjadi korban pelanggaran hak digital baik dari sisi kebebasan berekspresi maupun dari sisi keamanan digital,” kata Daeng Ipul, perwakilan dari SAFEnet, kepada MPN Indonesia saat dihubungi pada Jumat, (30/5).

Ketimpangan literasi digital menjadi faktor utama dalam kerentanan ini.

Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi sasaran pembatasan atau bahkan serangan digital.

“Kesenjangan ini adalah efek dari perkembangan teknologi yang lebih pesat dari perkembangan pengetahuan atau literasi digital di Indonesia,” jelas Daeng Ipul.

Dengan demikian, publik belum siap menghadapi tantangan yang menyertai perkembangan teknologi informasi.

Pemerintah Dinilai Lemah dalam Menjamin Hak Digital

SAFEnet menyoroti lemahnya perlindungan dari pemerintah terhadap privasi dan data pribadi warganet Indonesia.

Meskipun adopsi teknologi meningkat, kebijakan pemerintah sering kali dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat sipil.

“Regulator dalam hal ini pemerintah kadang membuat kebijakan yang justru merugikan masyarakat sipil, atau masih kurang serius dalam menjamin pemenuhan hak digital warganet Indonesia,” ungkap Daeng.

Lemahnya perlindungan ini memperbesar risiko bagi masyarakat yang mengandalkan smartphone untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi hingga transaksi digital.

Ketergantungan pada teknologi tanpa diimbangi regulasi dan edukasi yang memadai bisa memperburuk krisis hak digital di masa depan.

Ketimpangan Masih Terjadi

Meskipun teknologi membawa kemudahan akses, SAFEnet menggarisbawahi bahwa ketimpangan masih terjadi.

“Semakin banyak masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam diskusi atau percakapan tentang sosial, politik, dan budaya. Namun peningkatan aksesibilitas ini masih menunjukkan adanya ketimpangan,” ujar Daeng Ipul.

Ini menunjukkan bahwa tidak semua kelompok masyarakat menikmati manfaat digital secara merata.

Disparitas ini bukan hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dalam kemampuan individu memahami hak-haknya di dunia digital.

Kurangnya literasi digital membuat publik lebih mudah dimanipulasi, disusupi malware, atau dimata-matai tanpa sadar.

Dengan penggunaan smartphone yang terus meningkat, ancaman terhadap keamanan informasi pribadi pun menjadi semakin signifikan.

SAFEnet Dorong Perbaikan Regulasi dan Edukasi

Menyikapi kondisi tersebut, SAFEnet mendorong pemerintah untuk meningkatkan keseriusan dalam menyusun kebijakan yang melindungi warganet.

Kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kebebasan sipil dan hak digital bisa menjadi bumerang dalam jangka panjang.

Edukasi digital menjadi prioritas untuk memastikan masyarakat tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi.

(AKM/NID/RAD)