Akses Internet Lewat HP Makin Gampang, Warganet Semakin Rawan Disadap?

MPN Indonesia 1 Juni 2025 - Akses internet melalui smartphone kini semakin meluas di Indonesia.

Namun, kemudahan ini diiringi dengan peningkatan kerentanan warganet terhadap penyadapan dan pelanggaran hak digital.

Dalam konteks ini, SAFEnet menyoroti adanya lonjakan risiko keamanan digital yang dialami pengguna, khususnya dalam momen politik tertentu.

“Pemantauan SAFEnet menunjukkan dalam beberapa situasi politis, warganet Indonesia kerap menjadi korban pelanggaran hak digital, baik dari sisi kebebasan berekspresi maupun dari sisi keamanan digital,” kata Daeng Ipul, perwakilan SAFEnet, kepada MPN Indonesia saat dihubungi pada Jumat, (30/5).

Maraknya penggunaan smartphone sebagai gerbang utama ke internet memperluas partisipasi publik dalam diskursus sosial, politik, dan budaya.

Namun, SAFEnet mencatat bahwa belum semua warganet memiliki perlindungan memadai atas hak-haknya di ruang digital.

Ancaman terhadap privasi dan data pribadi tetap tinggi, sementara kesadaran dan pemahaman masyarakat soal perlindungan diri di dunia maya masih rendah.

“Selain itu kami juga melihat Indonesia masih lemah di pelindungan data pribadi ataupun privasi warganetnya,” ujar Daeng Ipul.

Lebih lanjut, SAFEnet menyampaikan bahwa literasi digital masyarakat belum mampu mengejar pesatnya laju teknologi.

Hal ini menciptakan celah yang memudahkan praktik penyadapan, manipulasi informasi, hingga pembatasan ekspresi.

“Kesenjangan ini menciptakan celah yang kadang justru jadi bumerang bagi warganet kita,” tambah Daeng Ipul.

Situasi ini menjadi semakin rawan ketika tidak dibarengi dengan kebijakan perlindungan dari regulator yang berpihak pada masyarakat sipil.

Ketimpangan Akses dan Rendahnya Literasi Digital

Peningkatan aksesibilitas internet lewat smartphone memang membawa perubahan besar, tetapi ketimpangan masih terasa kuat, terutama di daerah terpencil.

Daeng Ipul menekankan bahwa meski semakin banyak warga dapat mengakses internet, belum semua merasakan manfaatnya secara merata.

“Peningkatan aksesibilitas ini masih menunjukkan adanya ketimpangan, utamanya di daerah yang masih kesulitan mengakses internet,” ungkapnya.

Masalah tidak berhenti pada akses semata. Ketika masyarakat tidak dibekali pengetahuan memadai untuk menjaga keamanan digitalnya, risiko terhadap penipuan, penyadapan, dan pelanggaran hak berekspresi makin membesar.

SAFEnet melihat bahwa lemahnya literasi digital menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat Indonesia rentan terhadap ancaman di dunia maya.

Peran Regulator Dinilai Belum Maksimal

Dalam situasi ini, SAFEnet juga mengkritik peran pemerintah sebagai regulator yang dinilai belum maksimal dalam menjamin hak digital masyarakat.

Menurut Daeng Ipul, kebijakan yang dikeluarkan justru terkadang merugikan masyarakat sipil atau tidak cukup kuat melindungi hak-hak digital pengguna internet di Indonesia.

“Regulator dalam hal ini pemerintah kadang membuat kebijakan yang justru merugikan masyarakat sipil, atau masih kurang serius dalam menjamin pemenuhan hak digital warganet Indonesia,” ujarnya.

Ketergantungan terhadap teknologi digital tanpa perlindungan hukum yang sepadan dapat memperburuk situasi di masa depan.

Dalam kondisi seperti ini, penting bagi seluruh pihak untuk melihat perlindungan hak digital sebagai aspek utama dari transformasi digital di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa kemudahan akses internet melalui smartphone tidak menjadi pintu masuk bagi pelanggaran terhadap kebebasan dan privasi warganet.

(AKM/NID/RAD)