Purbaya Tuntut Bank Dunia Minta Maaf ke RI, Ini Penyebabnya

MPN Indonesia 11 April 2026 - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuntut Bank Dunia menyampaikan permintaan maaf.

Hal itu dilakukan Purbaya usai menilai proyeksi Bank Dunia soal pertumbuhan ekonomi Indonesia keliru.

Sebelumnya, laporan Bank Dunia memperkirakan ada perlambatan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Purbaya: World Bank Salah Hitung

Purbaya menyebut bahwa perhitungan Bank Dunia didasarkan pada asumsi harga minyak global yang meningkat akibat konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, ketika harga minyak kembali normal, proyeksi tersebut akan berubah.

“Saya pikir buat World Bank salah hitung. Tapi yang penting begini untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi membaik,” ucap Purbaya kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Kamis (9/4).

“Saya pikir dengan usaha-usaha seperti itu nanti juga pertumbuhan ekonomi akan berbalik membaik. Saya yakin World Bank hitung itu karena dampak harga minyak tinggi kan,” sambung dia.

Purbaya: Saya Tunggu Permintaan Maaf dari Mereka

Purbaya secara terbuka menyampaikan harapannya agar Bank Dunia merevisi proyeksinya seiring dengan harga minyak global yang berangsur normal.

Selain itu, Purbaya juga berharap agar Bank Dunia menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan proyeksinya itu.

“Kalau sebulan dua bulan ini harga minyak turun ke level normal lagi, World Bank pasti akan berubah prediksinya kan. Tapi dia sudah melakukan dosa besar, dia menimbulkan sentimen negatif ke kita,” ungkapnya.

“Nanti saya tunggu permintaan maaf dari mereka ketika harga minyak sudah baik lagi ke level yang normal kalau dia rubah prediksi ekonominya lagi,” lanjutnya.

Proyeksi Bank Dunia

Sebagai informasi, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik melambat menjadi 4,2 persen pada 2026 dari 5,0 persen pada 2025.

Lembaga tersebut juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,7 persen, lebih rendah dari target pemerintah Indonesia sebesar 5 persen.

(AKM/NID/RAD)