Wapres Gibran Minta Evaluasi Sistem Zonasi dan Ujian Nasional dalam Pendidikan

MPN Indonesia 11 November 2024 - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengusulkan evaluasi mendalam terhadap sistem zonasi, program Merdeka Belajar, dan Ujian Nasional (UN) sebagai bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia.

Usulan ini disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah yang berlangsung di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Senin (11/11).

Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menyampaikan ketidakpuasannya atas respons terkait surat aduan mengenai sistem zonasi yang ia kirimkan saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Surat tersebut, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim, berisi keluhan tentang pelaksanaan sistem zonasi.

Namun, ia menyebutkan bahwa surat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan resmi.

Sistem Zonasi dan Tantangan Distribusi Guru

Wapres Gibran menekankan bahwa meski sistem zonasi memiliki tujuan baik dalam kebijakan pendidikan, implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya terkait distribusi tenaga pengajar yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Zonasi ini program yang baik, tapi jumlah guru kita belum merata,” ujarnya.

Beberapa daerah diketahui memiliki kelebihan guru, sementara daerah lain mengalami kekurangan tenaga pendidik.

Kondisi ini menjadi perhatian utama Kementerian Pendidikan di bawah pimpinan Menteri Pendidikan dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk segera diperbaiki.

Gibran berharap agar Rakor Evaluasi Pendidikan ini dapat menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif dalam menyempurnakan sistem zonasi agar lebih efektif diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pentingnya Reformasi Kebijakan Pendidikan

Selain sistem zonasi, Gibran juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan pendidikan lain, seperti Ujian Nasional dan program Merdeka Belajar.

Ia berharap pertemuan ini dapat mendorong sinergi antara Kementerian Pendidikan dan semua pihak terkait untuk mencari solusi terhadap hambatan dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Dalam pernyataannya, Wapres Gibran menyatakan keyakinannya terhadap Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kebijakan pendidikan.

Ia menyebutkan bahwa koordinasi intensif dengan Mu’ti telah dilakukan setelah menghadiri kegiatan di Akademi Militer Magelang.

“Kemarin pulang dari Akmil, kita langsung koordinasi dan langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini,” ungkapnya.

Evaluasi Program Merdeka Belajar

Program Merdeka Belajar, yang diinisiasi oleh Nadiem Makarim, juga menjadi salah satu kebijakan yang disoroti dalam rapat tersebut.

Program ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa di berbagai daerah.

Namun, Gibran mengisyaratkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap program ini agar implementasinya bisa lebih tepat sasaran dan efektif.

Wapres Gibran menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti, permasalahan dalam sistem zonasi, Merdeka Belajar, dan Ujian Nasional dapat diatasi.

Ia berharap koordinasi dan dialog yang dilakukan saat ini akan menghasilkan solusi jangka panjang guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Harapan untuk Kebijakan Pendidikan yang Lebih Baik

Dalam Rakor tersebut, ia mendorong agar masukan dari berbagai pihak diintegrasikan guna menciptakan sistem zonasi yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Gibran juga berharap adanya distribusi guru yang lebih merata sehingga setiap daerah memiliki tenaga pengajar yang memadai.

Menutup pernyataannya, Wapres Gibran menyampaikan bahwa meskipun sistem zonasi merupakan kebijakan yang baik, implementasinya membutuhkan penyesuaian agar dapat diterapkan dengan efektif di berbagai wilayah.

Ia berharap Rakor ini menjadi langkah awal menuju terciptanya kebijakan pendidikan yang inovatif dan merata.