Kemenkeu akan Pangkas Perjalanan Dinas Luar Negeri jadi Rp55 Miliar

MPN Indonesia 17 Juni 2026 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pengurangan anggaran perjalanan dinas luar negeri pada pagu anggaran 2027 untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Herman Saheruddin, menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut merupakan salah satu bagian terbesar dari penyesuaian anggaran di lingkungan kementerian.

“Tentang penurunan anggaran dari Rp80 miliar ke sekitar Rp55 (miliar), ini memang paling banyak kami turunkan pada perjalanan dinas luar negeri,” ujar Herman dalam rapat tersebut, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube TVR Parlemen pada Rabu (17/6).

Herman juga menegaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan, pelaksanaan dinas luar negeri tetap dilakukan secara selektif dan diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

“Kami pastikan perjalanan dinas luar negeri yang kami lakukan adalah perjalanan dinas yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat,” tambahnya.

Fokus Efisiensi dan Prioritas Kegiatan Strategis

Dalam usulan anggaran 2027, Kementerian Keuangan menempatkan efisiensi sebagai prioritas tanpa menghilangkan fungsi strategis dari kegiatan internasional.

Herman menjelaskan bahwa dinas luar negeri yang tetap dijalankan akan difokuskan pada agenda strategis, khususnya yang berkaitan dengan hubungan ekonomi global.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan ekonomi ini adalah menjaga kepercayaan investor internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Dalam praktiknya, setiap kunjungan luar negeri diarahkan untuk melakukan pertemuan langsung dengan investor asing serta berbagai kamar dagang internasional.

“Misalnya, dalam setiap kunjungan kami bertemu dengan investor asing dan juga chambers of commerce sehingga langsung dapat meningkatkan confidence investor global terhadap sovereign bonds Indonesia, sehingga yield tetap berada pada level yang terkendali,” jelas Herman.

(AKM/NID/RAD)