Cek Bansos Kemensos: PKH, BNPT, PBI JKN, hingga PIP

MPN Indonesia 31 Agustus 2026 - Masyarakat dapat mengecek bansos menggunakan NIK yang tercantum pada KTP melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Pengecekan ini mencakup status penerima PKH, BPNT, PBI JKN, dan PIP.

Penyaluran bantuan sosial pada September 2026 bertepatan dengan pencairan tahap III untuk alokasi Juli–September 2026.

Layanan tersebut juga menampilkan kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta periode penyaluran bantuan yang tercatat.

Cara Cek Status Penerima Melalui Situs Resmi

Pengecekan status penerima program dari Kementerian Sosial dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Masyarakat cukup menyiapkan NIK sesuai KTP untuk melihat data yang tercatat.

Langkah pengecekan sebagai berikut:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/.
• Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
• Ketik kode captcha yang tersedia.
• Klik tombol “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan:
  • Nama penerima.
  • Jenis program yang diterima, seperti PKH, BPNT, atau PBI JKN.
  • Status penerimaan bantuan.
  • Kelompok desil dalam DTSEN.
  • Periode penyaluran yang tercatat.

Program yang Disalurkan pada September 2026

Penyaluran bantuan pemerintah pada September 2026 bertepatan dengan pencairan tahap III untuk alokasi Juli–September 2026.

Program yang disalurkan meliputi PKH dan BPNT. Sementara itu, PBI JKN serta PIP tetap berjalan sesuai mekanisme masing-masing.

Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial.

Penerima meliputi keluarga yang memiliki ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, hingga korban pelanggaran HAM berat.

Besaran bantuan PKH terdiri atas:

• Ibu hamil: Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 per tahap.
• Anak usia dini: Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 per tahap.
• Siswa SD: Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per tahap.
• Siswa SMP: Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 per tahap.
• Siswa SMA: Rp2.000.000 per tahun atau Rp500.000 per tahap.
• Penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 per tahap.
• Lanjut usia 60 tahun ke atas: Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 per tahap.
• Korban pelanggaran HAM berat: Rp10.800.000 per tahun atau Rp2.700.000 per tahap.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT atau Program Kartu Sembako diberikan dalam bentuk saldo elektronik sebesar Rp200.000 setiap bulan.

Pada 2026, penerima BPNT dibatasi bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4.

Penyaluran BPNT dan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahun dengan jadwal:

• Tahap I: Januari–Maret.
• Tahap II: April–Juni.
• Tahap III: Juli–September.
• Tahap IV: Oktober–Desember.

PBI JKN dan Program Indonesia Pintar (PIP)

Selain PKH dan BPNT, masyarakat juga dapat mengetahui status PBI JKN melalui layanan cek bansos.

Program ini diperuntukkan bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu dengan iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 sebesar Rp42.000 per orang per bulan yang dibayarkan pemerintah melalui APBN.

Peserta PBI JKN dapat memperoleh layanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa membayar iuran bulanan secara mandiri.

Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi kriteria.

Program ini bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan dan mencegah putus sekolah.

Nominal bantuan PIP terdiri atas:

• SD atau sederajat: Rp450.000 per tahun.
• SMP atau sederajat: Rp750.000 per tahun.
• SMA/SMK atau sederajat: hingga Rp1.800.000 per tahun.

Dana PIP disalurkan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) pada bank penyalur resmi, yakni BRI untuk jenjang SD dan SMP serta BNI untuk SMA dan SMK.

Arti Kelompok Desil dalam DTSEN

Selain status penerima bantuan sosial, laman Cek Bansos juga menampilkan posisi desil setiap keluarga berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Desil merupakan pengelompokan masyarakat menjadi 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi.

Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan yang tercatat dalam data pemerintah.

Pembagian desil meliputi:

• Desil 1: tingkat kesejahteraan paling rendah.
• Desil 2: kelompok miskin.
• Desil 3: kelompok hampir miskin.
• Desil 4: kelompok rentan miskin.
• Desil 5: kelompok menuju kelas menengah.
• Desil 6: tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
• Desil 7: tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
• Desil 8: tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
• Desil 9: tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
• Desil 10: tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Posisi desil dapat berubah mengikuti pemutakhiran data sosial ekonomi yang dilakukan pemerintah.

Mekanisme Pengajuan Perubahan Data

Apabila hasil pengecekan menunjukkan kelompok desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran data melalui pemerintah desa atau kelurahan maupun dinas sosial setempat.

Pengajuan juga dapat dilakukan melalui fitur Usul atau Sanggah pada aplikasi Cek Bansos sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memantau status bantuan pemerintah sekaligus melihat data sosial ekonomi yang tercatat pada sistem Kemensos.

 (AKM/NID/RAD)