DPR Setujui Impor 23 KRL Bekas dari Jepang untuk Jabodetabek

MPN Indonesia 24 September 2026 - Persetujuan DPR RI terhadap impor KRL bekas dari Jepang menjadi langkah transisi untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek yang terus meningkat.

Persetujuan tersebut diberikan Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Rabu (23/9) di Jakarta.

Kebijakan itu tetap dibarengi penguatan industri perkeretaapian nasional serta koordinasi terkait mekanisme ekspor dan impor barang bukan baru.

“Komisi VI DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian, khususnya KRL Jabodetabek, dengan meningkatkan industri lokal, dan melakukan impor rangkaian kereta (trainset) bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube TVR PARLEMEN pada Kamis (24/9).

DPR RI Setujui Impor KRL Bekas dari Jepang

Selain menyetujui impor rangkaian kereta bukan baru, Komisi VI DPR RI juga menyetujui pengadaan sarana perkeretaapian baru maupun bukan baru sebagai solusi transisi.

Langkah tersebut diminta tetap disertai penguatan sinergi antara KAI dan PT Industri Kereta Api (INKA).

Komisi VI DPR RI juga mendorong peningkatan Technology Readiness Level (TRL) serta Manufacturing Readiness Level (MRL) INKA hingga level 9 .

Peningkatan tersebut mengacu pada sisi kapasitas, kualitas, teknologi, maupun daya saing industri nasional.

“Melakukan pengadaan sarana bukan baru sebagai solusi transisi dengan tetap memperkuat sinergi bersana PT INKA secara proper (level 9) dalam kapasitas, kualitas, teknologi, dan daya saing industri nasional,” paparnya.

KAI Ajukan 23 Trainset sebagai Solusi Transisi

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan usulan impor dilakukan sebagai solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sarana perkeretaapian.

Menurutnya, rangkaian kereta bekas dari Jepang akan dimanfaatkan sebagai jembatan sebelum kapasitas produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan operasional.

“Namun, sebagai solusi bridging-nya, untuk pemenuhan sarana pada hari ini, yang akan kita utilisasi paling maksimum itu 10 tahun ke depan, itu dengan melakukan impor kereta bukan baru dari Jepang,” ungkap Bobby.

KAI mengusulkan pengadaan sebanyak 23 trainset yang terdiri dari 7 trainset dengan formasi SF12 atau 12 kereta dan 16 trainset dengan formasi SF8 atau 8 kereta.

“Jumlah yang kami usulkan untuk bridging ini, yang kereta yang tidak baru ini, itu ada 7 trainset dengan SF12. Kemudian plus dengan 16 trainset dengan SF8,” ujar Bobby.

Menurut Bobby, perbedaan formasi tersebut disesuaikan dengan kondisi infrastruktur di sejumlah lintasan.

“Misalnya loop line-nya yang dari Tanjung Priok ke Kota itu peronnya pendek-pendek. Jadi kalau kita pasang SF12 nggak optimum dia. Jadi makanya kami mengusulkan itu adalah 7 SF12 kemudian 16 SF8,” jelasnya.

Jepang Sesuaian Sistem Perkeretaapian Indonesia

KAI menyebut Jepang dipilih karena sistem perkeretaapiannya dinilai sesuai dengan yang digunakan di Indonesia.

Kesesuaian tersebut meliputi sistem rel, lebar jalur, hingga sistem kelistrikan dan Listrik Aliran Atas (LAA).

“Sistem perkeretaapian kita di sini itu cocok dengan sistem perkeretaapian yang ada di Jepang. Kita tidak bisa impor dari tempat yang lain karena memang sistemnya berbeda,” kata Bobby.

Menurutnya, pemilihan negara asal kereta menjadi bagian dari upaya agar rangkaian dapat disesuaikan dengan sistem operasional yang telah digunakan.

Proses Ekspor dan Impor Telah Dikoordinasikan

KAI menyatakan telah melakukan komunikasi dengan sejumlah kementerian terkait rencana pengadaan kereta bukan baru tersebut.

Koordinasi dilakukan untuk mendukung proses dispensasi impor barang bukan baru.

“Impor bukan baru, engagement dan audiensi dengan Kemenperin, Kemendag, Kemenhub sudah kami lakukan, untuk penerbitan dispensasi impor barang bukan baru,” ujar Bobby.

Pengadaan Ditargetkan Dilakukan Secepatnya

Bobby mengatakan kebutuhan tambahan armada dinilai mendesak untuk mendukung operasional KRL Jabodetabek.

Ia menyebut pengadaan rangkaian bekas ditargetkan dilakukan secepatnya sebagai solusi transisi.

“Ya, udah berteriak-teriak, ya, harus kita tambal dulu operasional kita,” ujarnya.

Menurut Bobby, rangkaian KRL bekas tersebut direncanakan digunakan hingga sekitar 10 tahun sebagai masa transisi.

Rencana tersebut dilakukan sambil menunggu peningkatan kapasitas produksi industri perkeretaapian nasional.

“Rencana akan kita pakai 10 tahun dan ini segera kita lakukan karena sudah banyak komplain (dari pengguna jasa),” kata Bobby.

(AKM/NID/RAD)