Berita
Anggaran BGN Dipangkas jadi Rp229 T dari Rp268 T
Kemenkeu memangkas anggaran BGN 2026 sekitar Rp38 triliun dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun melalui kebijakan efisiensi anggaran.
MPN Indonesia 11 Oktober 2026 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun pada 2026.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menyampaikan penyesuaian tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10).
“Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun, jadi sekitar Rp38 triliun sudah menjadi efisiensi,” kata Sudarto, dikutip MPN Indonesia pada kanal YouTube Kementerian Keuangan RI pada Minggu (11/10).
Sudarto menjelaskan bahwa alokasi awal tersebut tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026.
Kemenkeu kemudian menyesuaikan pagu efektif BGN melalui kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja.
Efisiensi Anggaran BGN Tetap Diikuti Perbaikan Program
Sudarto mengatakan pemerintah tetap mendukung langkah perbaikan yang dilakukan Badan Gizi Nasional.
Dukungan tersebut diarahkan agar pelaksanaan program dapat mencapai target dan hasil yang diharapkan.
“Namun seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN, dan tentunya fokusnya tidak sekadar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program perbaikan yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan,” ujar Sudarto.
Menurut Sudarto, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengurangan anggaran, tetapi juga pada pencapaian target program BGN.
Hal tersebut disampaikan saat menjelaskan penyesuaian alokasi anggaran lembaga tersebut.
Realisasi Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp153,2 Triliun
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran makan bergizi gratis hingga akhir September 2026.
Penyerapan anggaran program tersebut mencapai Rp153,2 triliun.
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat.
Pelaksanaannya melibatkan 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
“Khusus program makan bergizi gratis, 57 juta penerima akhir September, Rp153,2 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10).
Realisasi anggaran MBG pada September meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.
Pada Agustus 2026, realisasi anggaran program tersebut tercatat sebesar Rp134,19 triliun.
BGN Tutup 1.276 SPPG Tanpa Sertifikat Higiene Sanitasi
Selain menyampaikan perkembangan anggaran, Suahasil menjelaskan langkah perbaikan operasional yang dilakukan BGN.
Salah satunya adalah penertiban dapur MBG yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
Pada September 2026, BGN menutup 1.276 SPPG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Penertiban tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis.
“Ada yang ditutup, SPPG yang enggak benar ditutup, tapi ada juga yang dibuka lagi. Oke, ini penting karena kita memang tujuannya adalah melayani seluruh masyarakat anak sekolah yang memang seyogyanya kita berikan makan bergizi gratis,” ucap Suahasil.
Suahasil juga menyampaikan bahwa BGN terus melakukan penataan pelaksanaan dan penyaluran program.
Langkah tersebut mencakup evaluasi dapur pelayanan serta penambahan unit SPPG.
BGN Siapkan 480 SPPG Baru pada Akhir Oktober 2026
BGN juga menyiapkan penambahan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dijadwalkan beroperasi pada akhir Oktober 2026.
Penambahan tersebut mencakup dua kategori pelayanan, yakni 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.
Penambahan unit pelayanan menjadi bagian dari upaya BGN dalam menata penerima manfaat program.
Suahasil menyampaikan bahwa evaluasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki distribusi makanan kepada kelompok sasaran.
“Sehingga dengan demikian, penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, BGN membuat distribusi makan bergizi gratis lebih optimal. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus sehingga nanti anggarannya ngikut, anggaran itu menyesuaikan berapa nanti yang diperlukan, kita akan sediakan,” pungkasnya.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
