Gelar E-Voting di 92 Desa, Sumedang Raih Penghargaan BDSF 2026 yang Diinisiasi PWI

Jawa Barat, MPN Indonesia 30 Oktober 2026 - Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, meraih penghargaan transformasi digital dalam Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 berkat inovasi pelayanan publik, termasuk penerapan sistem pemilihan kepala desa secara elektronik atau e-voting di 92 desa.

Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (29/10).

BDSF 2026 diselenggarakan PWI Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB), dengan dukungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai sponsor.

Forum tersebut membahas keamanan transaksi digital dan ancaman kejahatan siber yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).

Sumedang Terapkan E-Voting Pilkades di 92 Desa

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara elektronik di 92 desa pada Rabu (28/10).

Penerapan e-voting menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang memperluas penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat desa.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan perangkat elektronik, termasuk warga lanjut usia.

Fajar menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pemahaman masyarakat, keamanan sistem, dan perlindungan data pribadi.

Ia turut mengingatkan pentingnya peran media dalam meningkatkan literasi digital serta mencegah penyebaran informasi palsu.

“Peran media juga kami nilai sangat vital dan memiliki tugas yang semakin berat di era sekarang. Media tidak hanya bertanggung jawab menyajikan informasi, tetapi juga wajib memberikan literasi, edukasi, serta perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari paparan hoaks dan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab,” ujar Fajar dalam keterangannya.

BDSF 2026 Bahas Keamanan Transaksi Digital dan Penipuan AI

Selain memberikan penghargaan kepada Kabupaten Sumedang, BDSF 2026 membahas perlindungan masyarakat dari berbagai modus penipuan digital.

BRI mendukung kegiatan tersebut sebagai bentuk keterlibatan sektor perbankan dalam meningkatkan literasi keamanan transaksi keuangan, termasuk penggunaan mobile banking, dompet elektronik, dan pembayaran QRIS.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, yang memberikan sambutan secara daring, mengingatkan bahwa perkembangan AI turut dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan.

Modus yang menjadi perhatian meliputi deepfake atau manipulasi wajah, voice cloning atau peniruan suara, serta pencurian identitas digital.

Nezar juga mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat 608.167 laporan dugaan penipuan transaksi keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak 22 November 2024 hingga 30 Juni 2026.

“Korban kejahatan ini tidak mengenal latar belakang, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha, aparat penegak hukum, akademisi, bahkan jurnalis sendiri. Artinya, tingginya literasi tidak otomatis membuat kita aman. Kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” tegas Nezar.

PWI Jawa Barat dan JHB Dorong Kolaborasi Keamanan Digital

Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan menyoroti perubahan pola kejahatan digital akibat perkembangan AI, terutama kemampuan teknologi tersebut dalam memanipulasi wajah dan suara untuk mengelabui korban.

Sementara itu, Ketua JHB Suyono Widik menjelaskan bahwa BDSF 2026 bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah, perbankan, industri teknologi, dan media.

Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat dari kejahatan siber seiring meningkatnya penggunaan layanan digital.

(AKM/NID/RAD)