Kemdiktisaintek Sebut Tak Akan Ada Anggaran untuk Dosen Tahun Ini

MPN Indonesia 7 Januari 2025 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengonfirmasi tidak adanya anggaran untuk tunjangan kinerja (tukin) maupun tunjangan profesi dosen pada tahun 2025.

Pernyataan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar M. Simatupang, pada Minggu (5/12).

Penyebab Tidak Tersedianya Anggaran

Togar menjelaskan bahwa ketiadaan anggaran tunjangan dosen dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perubahan nomenklatur kementerian.

Selama beberapa tahun terakhir, nama kementerian telah berubah beberapa kali, mulai dari Kementerian Diktiristek, Dikbud, hingga kini menjadi Kemdiktisaintek.

Perubahan ini berdampak pada ketidakjelasan alokasi anggaran untuk dosen.

Lebih lanjut, Togar menambahkan bahwa peraturan yang ada saat ini tidak secara spesifik menyebut dosen sebagai penerima tunjangan kinerja.

“Perlu disampaikan bahwa dalam aturan tukin itu tidak ada tertulis kata-kata dosen, hanya tertulis pegawai,” ungkapnya.

Upaya Kemdiktisaintek Mengatasi Ketiadaan Anggaran

Meskipun anggaran belum tersedia, Kemdiktisaintek tetap berupaya mengajukan alokasi dana tunjangan dosen kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Total dana yang diajukan mencapai Rp2,8 triliun.

“Jadi ini adalah satu perjuangan dari Pak Menteri untuk memberikan tukin ini yang besarnya Rp2,8 triliun,” kata Togar.

Namun, ia juga menekankan bahwa proses ini memerlukan waktu.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Banggar DPR dan Kemenkeu, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) akan menjadi langkah berikutnya untuk merealisasikan tunjangan tersebut.

Langkah Selanjutnya untuk Dosen

Dalam keterangannya, Togar mengimbau dosen untuk bersabar dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu dan tahapan yang jelas.

“Kita sebagai dosen, kita ikutilah prosedurnya, kita ikuti step-by-step,” ujarnya.

Ketiadaan anggaran tunjangan dosen pada 2025 menjadi tantangan bagi kebijakan ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik.

Namun, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak dosen sesuai mekanisme yang berlaku.