Presiden Prabowo Akan Temui Raja Arab untuk Bahas Kuota Haji 2025

MPN Indonesia 9 Januari 2025 - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025.

Salah satu agenda utama dalam lawatan tersebut adalah melobi pemerintah Arab Saudi guna memperoleh tambahan kuota haji bagi jemaah Indonesia.

Kuota Haji dan Tantangan Antrean Panjang

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa langkah diplomasi ini sangat penting, mengingat masa tunggu jemaah haji di Indonesia yang sangat panjang.

Di beberapa daerah, antrean bahkan mencapai 49 tahun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar, terutama bagi calon jemaah yang sudah lanjut usia.

“Kalau antrean ini terus berlangsung tanpa penambahan kuota, banyak jemaah yang mungkin tidak sempat berangkat karena usia atau kondisi kesehatan,” ujar Marwan pada Selasa (7/1).

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat bertemu langsung dengan Raja Arab Saudi untuk membahas penambahan kuota haji hingga 10.000 jemaah.

“Kalau ada tambahan (kuota) 10 ribu atau 5 ribu itu sangat menggembirakan. Beliau (Prabowo) menyambut baik dan dia akan mengagendakan perjalanan tentu para jamaah dan kami di Komisi VIII berharap Bapak Presiden pada pertemuan itu menyampaikan ke pihak Saudi,” jelas Marwan.

Penurunan Biaya Haji 2025

Dalam pertemuan dengan Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto juga menerima laporan terkait biaya perjalanan haji tahun 2025.

Marwan menjelaskan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) mengalami penurunan, dari Rp56 juta pada 2024 menjadi Rp55,4 juta pada 2025.

Sementara itu, total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) turun sebesar Rp4 juta, dari Rp93,4 juta menjadi Rp89,4 juta.

Penurunan ini merupakan hasil efisiensi yang dilakukan pemerintah bersama DPR, meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan.

Dengan demikian, jemaah hanya perlu melunasi sekitar Rp27,9 juta, tergantung jarak embarkasi.

“Presiden menginginkan agar meskipun biaya haji turun, kualitas pelayanan tetap meningkat,” ujar Marwan.

Strategi Penambahan Kuota Haji

Selain melobi tambahan kuota haji, Komisi VIII DPR RI juga mendorong revisi Undang-Undang Haji agar proses pemberangkatan jemaah lebih fleksibel.

Diharapkan langkah ini dapat memperpendek masa tunggu calon jemaah haji di masa depan.

Untuk tahun 2025, Indonesia memiliki kuota haji sebanyak 221.000 jemaah, yang terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus.

Dengan antrean yang terus meningkat, penambahan kuota menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Peningkatan Pelayanan Jemaah

Dalam rapat di Istana Negara, pemerintah menegaskan komitmen menjaga kualitas pelayanan jemaah haji.

Meski biaya mengalami penurunan, Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal selama perjalanan ibadah.

“Tugas berikutnya adalah memastikan layanan terhadap jamaah terus membaik. Kami ingin arahan jelas mengenai pengawasan agar penyelenggaraan haji berjalan dengan baik,” tegas Marwan.