Resmi Dilantik Jadi Gubernur, Dedi Mulyadi Nonaktifkan Sementara Kepala Sekolah SMAN 6 Depok!

MPN Indonesia 21 Februari 2025 - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas pada hari pertama menjabat dengan menonaktifkan sementara jabatan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok, pada Kamis (20/2).

Keputusan ini diambil setelah sekolah tersebut tetap memberangkatkan siswa dalam kegiatan study tour ke luar provinsi, meskipun ada larangan dari pemerintah daerah.

Dalam unggahan di akun Instagram resminya @dedimulyadi71, Dedi mengungkapkan bahwa ia menaruh perhatian khusus terhadap transparansi keuangan di sekolah-sekolah.

Ia juga menyebut beberapa sekolah yang menjadi fokus audit, termasuk SMAN 4 Karawang, SMAN 7 Cirebon, dan SMAN 6 Depok. 

“Ada peristiwa di mana salah satu sekolah di Depok tetap berangkat ke Bali menggunakan bus dan menginap dari satu tempat ke tempat lain. Saya tahu bahwa kegiatan itu sudah direncanakan sebelumnya, namun kita ingin memastikan bahwa sekolah-sekolah mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip langsung oleh tim Redaksi MPN Indonesia, pada Kamis (20/2). 

Dedi juga menegaskan bahwa SMAN 6 Depok menjadi sampel dalam audit ini untuk memastikan apakah ada pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Meskipun pihak sekolah dan komite menyatakan bahwa orang tua siswa mampu membayar biaya study tour sebesar Rp3,4 juta, ia tetap ingin melihat fakta di lapangan.

“Saya ingin mengonfirmasi apakah pengelolaan keuangan sekolah tersebut sudah benar, apakah ada pungutan yang melanggar ketentuan pemerintah. Saya sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengirimkan auditor guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Jawa Barat pun menanggapi perintah tersebut dengan menyatakan bahwa auditor telah dikirim untuk melakukan pemantauan awal.

“Kami sudah mengidentifikasi beberapa pelanggaran berdasarkan laporan yang diterima dan inspektorat akan mengirimkan auditor kembali untuk pemeriksaan mendalam,” ujar Sekda.

Dedi pun menyoroti aspek disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dalam kasus ini, mengingat kepala sekolah telah mengabaikan surat edaran gubernur dan kepala dinas pendidikan terkait larangan study tour.

“Dari sisi wisata, jelas ada pelanggaran terhadap surat edaran tersebut. Namun dari sisi pengelolaan pendidikan, kita juga harus memastikan apakah ada pungutan yang melampaui ketentuan,” tambah Dedi.

Menanggapi hal tersebut, Sekda menyatakan bahwa pemeriksaan akan terus dilakukan untuk mendalami lebih lanjut aspek keuangan sekolah.

“Inspektorat Provinsi Jawa Barat akan mengaudit sekolah tersebut guna memastikan bahwa pengelolaan keuangannya sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, serta regulasi yang berlaku,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, kepala sekolah SMAN 6 Depok dinonaktifkan sementara untuk memperlancar proses pemeriksaan.

“Dalam proses pemeriksaan ini, kepala sekolah dinonaktifkan terlebih dahulu agar investigasi bisa berjalan dengan baik,” pungkas Dedi.

MPNIndonesia.com telah menghubungi pihak Komite SMAN 6 Depok untuk memberikan konfirmasi terkait informasi penonaktifan kepala sekolah tersebut, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak sekolah.

(AKM/NID/RAD)