Sejalan dengan Dedi Mulyadi, Ini Deretan Daerah yang Larang Study Tour

MPN Indonesia 26 Februari 2025 - Kebijakan pelarangan study tour di sekolah kini mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia.

Salah satu kepala daerah yang mengambil langkah ini adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang secara tegas melarang sekolah-sekolah di wilayahnya untuk mengadakan kegiatan tersebut.

Dedi menyatakan akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah dan guru yang tetap memaksakan study tour.

“Saya akan membuat surat edaran dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut, kami akan memberikan sanksi yang tegas, karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan,” ujar Dedi dikutip dari Kompas.com, Rabu (26/2).

Awal Mula Larangan Study Tour Diterapkan

Larangan study tour ini dipicu oleh kritik terhadap larangan study tour ke Bali yang sebelumnya diterapkan di SMAN 6 Depok.

Dedi Mulyadi menyoroti tingginya biaya perjalanan study tour, yang bisa mencapai Rp3,5 juta per siswa, belum termasuk uang saku.

Jika dihitung secara keseluruhan, orangtua harus mengeluarkan dana sekitar Rp4,5 juta hingga Rp5,5 juta per anak.

Menurutnya, pelajaran PPKN yang menjadi alasan utama perjalanan ke Bali tetap bisa dipelajari di dalam kelas tanpa harus bepergian jauh.

Selain itu, banyak orangtua yang merasa keberatan dengan biaya study tour, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Copot Kepala SMAN 6 Depok

Sebagai bentuk ketegasannya, Dedi langsung mencopot Kepala SMAN 6 Depok setelah sekolah tersebut tetap mengadakan study tour ke Jawa Timur dan Bali meskipun telah dilarang.

“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok,” tegas Dedi, Kamis (20/2).

Bengkulu Larang Study Tour dan Wisuda Paud/TK

Selain Jawa Barat, kebijakan serupa juga diberlakukan di Bengkulu dan Banten.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, telah menginstruksikan pelarangan study tour mulai dari tingkat PAUD hingga SMA.

Selain itu, ia juga melarang penyelenggaraan wisuda untuk PAUD dan TK, yang dinilai memberatkan orangtua siswa.

“Kepada seluruh kepala dinas, kepala sekolah di Provinsi Bengkulu. Hari ini saya mencermati banyak sekali keluh kesah orangtua wali murid ketika menyekolahkan anaknya, baik PAUD, TK, SD, hingga SMA. Oleh karena itu, saya melarang untuk mengadakan study tour,” ujar Helmi Hasan dalam sebuah rekaman video.

Sekali lagi saya minta kepala sekolah dan kepala dinas melarang study tour dan wisuda karena memberatkan wali murid,” tambahnya.

Pemprov Banten juga Larang Study Tour

Sejalan dengan Dedi dan Helmi Hasan, Pemerintah Provinsi Banten juga telah melarang study tour ke luar provinsi.

“Kepada semua sekolah, jangan ke luar kota, apalagi dengan situasi cuaca dan kondisi yang ada saat ini, maka study tour sekolah cukup di wilayah Banten saja,” kata Dimyati, Senin (24/2).

“Kasihan orangtua, jangan dibebani (biaya study tour), maka lebih baik diputuskan segera tidak study tour ke luar Banten,” ujar dia.

(AKM/NID/RAD)